Swaramalut.com TALIABU – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulau Taliabu masih menyisakan utang Rp 497,147,919.00 ke kas negara.
Tunggakan ini belum termasuk utang jangka pendek dana Perhitungan Pihak Ketiga atau PFK yang belum disetorkan sebesar Rp 380,332,169.00.
BLUD ini berutang setelah Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara menemukan saldo utang PFK 2020 sama dengan saldo utang PFK 2019 yang merupakan bawaan utang PFK yang belum ditindaklanjuti (belum disetor ke kas negara).
Beban utang dari hasil pemotongan gaji atau penghasilan tetap bulanan pejabat termuat dalam LHP BPK Nomor: Nomor : 12.A/LHP/XIX.TER/05/2021, tertanggal 19 Mei 2021.
“Berdasarkan keterangan bendahara pengeluaran, diketahui bahwa sampai dengan pemeriksaan belum dilakukan penyetoran di kantor pajak atas utang PFK tersebut. Bendahara pengeluaran kesulitan mengidentifikasi nilai kas atas utang PFK,” tulis BPK dalam LHP yang dikuti Swaramalut.com.Jumat(28/1/2022).
BPK menyebutkan, tidak dilakukannyan penyetoran utang ke kas negara itu terjadi pada utang di tahun 2018. Penyebabnya, karena data rincian utang belum diserahkan ke bendahara pengeluaran yang baru. Kondisi ini mengakibatkan tertundanya penerimaan pendapatan negara yang berasal dari pajak yang belum disetor.
Upaya konfirmasi dilakukan untuk memastikan apakah utang tersebut sudah disetor atau belum, Komunikasi yang dilakukan Swaramalut.com belum dapat diterima oleh pihak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulau Taliabu dan Hingga berita ini dipublis, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum memberikan tanggapan maupun penjelasan mengenai temua BPK tersebut..#tim/red











