Swaramalut.com TERNATE – Direktur Rumah Sakit Cahasan Boesorie Ternate kembali salahkan bendahara pengeluaran terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara atas utang Perhitungan Fihak Ketiga (FPK) senilai Rp. Rp584.568.897.00 yang belum di setorkan ke kas negara.
” Memang benar ada temuan BPK tahun 2020 itu salahnya bendahara pengeluaran, meski begitu saat ini Inspektorat ada verifikasi ulang” Kata Direktur RSUD CB Ternate Samsul Bahri kepada sejumlah awak media, Kamis (20/1/2022) kemarin.
Menurutnya, temuan BPK akibatnya bendahara pengeluaran melakukan belanja, tetapi tidak dibuat pungutan pajak. Selain itu sisa tagihan pihak ketiga juga tidak dilakukang pemotongan pajak serta, kwitansi belaja dari took juga terjadi hal yang sama. Sehingga pada saat pemeriksaan BPK menemukan adanya utang FPK belum disetorkan ke kas Negara.
“ Jadi ini semua kesalahnya di bendahara pengeluaran, dan itu sudah dibuat pengakuan untuk menyelesaikan temuan tersebut”ujarnya.
Dirinya juga melanjutkan bahwa intinya pihak RSUD CB siap menyelesaikan semua temuan akan tetapi menunggu hasil verifikasi dari Inspektorat. Apabila hasilnya sesuai, maka akan diselesaikan secepat mungkin sehingga di tahun-tahun mendatang tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama.
” Kalau sudah ada hasil dari Inspektorat yang itu menyatakan temuan, maka akan dikembalikan sesuai temuan BPK”katanya.
Dirinya berharap dengan adanya temuan tersebut dapat dijadikan sebagai teguran kepada kami serta bendahara dan itu akan segera ditindaklanjuti.
Sebelumnya, beban utang dari hasil pemotongan gaji atau penghasilan tetap bulanan pejabat termuat dalam LHP BPK Nomor: 12B/LHP/ XIX TER/06/2021, tertanggal 15 Juni 2021. Berdasarkan keterangan bendahara pengeluaran, diketahui bahwa sampai dengan pemeriksaan belum dilakukan penyetoran di kantor pajak atas utang PFK tersebut. Bendahara pengeluaran kesulitan mengidentifikasi nilai kas atas utang PFK,” tulis BPK dalam LHP.
Dalam dokumen BPK tercatat, tidak dilakukannyan penyetoran utang ke kas negara itu terjadi pada utang di tahun 2018. Penyebabnya, karena data rincian utang belum diserahkan ke bendahara pengeluaran yang baru. Kondisi ini mengakibatkan tertundanya penerimaan pendapatan negara yang berasal dari pajak yang belum disetor..#tim/red











