Swaramalut.com HALUT- Setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) menetapkan tiga oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintah kabupaten Halmahera utara sebagai tersangka, yakni MB, GM, dan SH. ketiganya dikabarkan akan terancam diberhentikan.
Sebelumnya, berdasarkan hasil penyelidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) ketiganya diduga melakukan kasus dugaan korupsi dana hibah Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu) Kabupaten Halmahera Utara tahun 2015 dan 2016.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Aparatur Kabupaten Halmahera Utara, Efraim Oni Hendrik, mengungkapkan ketiga Aparatur Sipil Negara (ASN) bakal terancam diberhentikan jika sudah ditetapkan bersalah oleh pihak pengadilan.
Sementara ini kata Oni, belum dilakukan pembuatan surat keputusan (SK) pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) lantaran masih menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan ketiga ASN tersebut bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana.
“Kami masih menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah untuk memberikan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah dan pasal 87 ayat 2 hingga 4 huruf d Undang – Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN,” sebut Kepala BKD, Senin (31/01/2022).
Namun dengan kasus yang sedang melilit ketiga oknum ini, Oni Hendrik juga mengaku selain diterbitkan surat pemberhentian sementara, mereka juga mendapat sanksi pemberian hak (gaji) 50 persen dari gaji pokok setiap bulan hingga ada keputusan tetap dari pengadilan.
Dengan begitu, pihaknya mengatakan akan melakukan kordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk meminta bukti surat penahanan terhadap ketiga oknum tersebut.
“Jika dalam keputusan pengadilan terbukti mereka tidak bersalah maka hak – hak (gaji) ketiga oknum yang sudah ditahan akan dikembalikan,” Pungkasnya Saat Mengakhiri..#jojo












