Swaramalut.com SULA – Aktivis Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Maluku Utara, Razki Soamole, akhirnya angkat bicara soal proyek pengaspalan jalan Hot Roller Sheet (HRS) Kawata – Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara yang dikerjakan oleh PT. Sinar Cempaka Raya.
Razki menilai proyek pekerjaan ruas jalan (HRS) Kawata-Waisakai, melalui anggaran Dana lokasi khusus (DAK) 2021 dengan nilai Rp.4.994.295. 938.00 dengan nomor : Kontrak 29/SPJ/PPK/BM/DPUPRPKP–KS/V/2021 itu, “Kami menilai bahwa proyek pengaspalan itu, dipaksakan asal jadi, ” ucap Razki kepada media ini saat ditemui, Minggu (20/2/2022).
Razki sangat menyayangkan terhadap kondisi pekerjaan pengaspalan tersebut. Padahal kata dia, seharusnya pekerjaan itu dikerjakan sebaik mungkin, sebab dengan anggaran yang lumayan besar, tidak harus pula mengejar keuntungan yang sangat besar juga.
“Kami sebagai putra daerah, yang notabene sebagai pengguna jalan, apalagi status jalan tersebut merupakan jalan kabupaten, harusnya kita kawal agar kualitas pekerjaannya lebih baik, bukan sebaliknya asal -asalan dikerjakan,” tuturnya.
Untuk itu, Razki mendesak kepada Aparat Penegak Hukum (APH), agar secepatnya menelusuri pekerjaan itu. Sebab ia menilai seperti ada aroma dugaan korupsi yang terjadi di pekerjaan pengaspalan tersebut, karena sudah merugikan anggaran daerah.
Razki juga beberkan bahwa pekerjaan pengaspalan di Capalulu – Kaporo, Kecamatan Mangoli Tengah itu, sebenarnya orang yang sama sebagai pemenang tender tersebut. Hanya saja dia memakai perusahaan yang berbeda.
“Kalau pekerjaan pengaspalan yang jalur kiri itu di kerjakan oleh PT. Sinar Cempaka Raya, yang anggaranya berasal dari APBD Kepulauan Sula. Sementara jalan Capalulu – Kaporo dikerjakan oleh PT. Albarka Abdul Aziz yang anggaranya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Kepulauan Sula 2021 itu, senilai Rp 7.000. 016. 012.00,” bebernya.
Maka dari itu, Razki lagi-lagi me-warning pihak Dinas PUPR Kepulauan Sula agar secepatnya memberikan teguran keras terhadap pihak kontraktornya, Kalau perlu perusahaan mereka di blcklist.
“Sebenarnya kemungkinan besar sudah ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI terkait Dinas PUPR Kepulauan Sula, “Untuk itu, Dia meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini,”tegasnya..#dn/red











