Swaramalut.com TIKEP – Wakil Gubernur Maluku Utara(Malut) M.Al Yasin Ali angkat bicara perihal dugaan adanya praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan untuk pengurusan SK Honor di Biro Administrasi Pembangunan(Adbang)Malut.
Al Yasin Ali menegaskan, seluruh SKPD Lingkup Provinsi Malut dilarang keras melakukan pungli apalagi terhadap Para tenaga honorer dengan alasan apa pun.
“Tentang pungutan dan lainnya yang jelas pak gubernur sudah mengatakan ‘tidak ada pungutan kepada tenaga honor dengan dalih apa pun,” kata Wagub disela-sela acara penutupan Festival Kampung Nelayan Tomalou (FKNT) II Tikep tahun 2022, Senin (14/3/2022).
Wagub bilang, pungli itu dilarang apalagi kepada tenaga honorer dan dan kalau memang terbukti kebenarannya seperti yang diberitakan beberapa media maka pasti akan diberi sanksi tegas sebab sudah menyalahi aturan sekecil apa pun itu akan ada sanksi,” sambung Wagub.
Wagub juga berharap rekan-rekan wartawan dapat membantu tim Siber yang ada di inspektorat malut untuk mengungkap praktik dugaan pungli yang dilakukan di biro adbang”ujarnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya sejumlah tenaga honorer di biro Adbang merasa resah dengan adanya pungutan yang diminta oleh salah satu oknum dalam pengurusan SK honor di tahun 2021 sampai 2022, bahkan nilainya juga sangat fantastik kalau dijumlahkan mencapai puluhan juta rupiah.
Terkait persoalan tersebut saat media ini melakukan konfirmasi kepada Kepala Biro Adbang Malut Dihir Bajo mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan hal itu walaupun media ini telah mengantongi bukti-bukti baik rekaman oknum yang melakukan pungli maupun keterangan dari saksi yang ada..#tim/red











