Swaramalut.com HALTENG – Ketua KNPI Halmahera Tengah(Halteng) Husein Ismail membeberkan ada selisih dalam pengelolaan keuangan pada kas bendahara daerah dan kas rekening koran yang berjumlah fantastis dan hal tersebut sangat berpotensi korupsi.
” Dari sejumlah bukti yang ada, memang terdapat selisih antara Kas di Bendahara Umum Daerah dengan Kas di Rekening Koran senilai Rp. 337.161.631,20 dan dari selesih seperti ini tentu saja sangat terbuka cela dugaan korupsi” jelas ucen sapaan akrabnya kepada media ini, Senin(8/8/2022).
Husein mengatakan, dari rincian yang ada terdapat perbedaan data yang sindifikan dengan Jumlah total pada bendahara keuangan senilai Rp. 637.632.935,33 namun Jumlah total pada rekening koran bank Rp. 300.471.304,13 sehingga terdapat selisih Rp. 337.161.631,20.
Berikut rincian selisih di Kas bendahara Umum dengan Kas rekening Koran pada bank :
1. BPD Cabang Weda dengan nomor rekening 1701000001 Dengan saldo pada bendahara keuangan Rp.95.684.922,37 Dan dengan saldo pada pekening koran Bank Rp. 29.208.731,17 terdapat selisih Rp. 66.476.191,20.
2. BRI Cab. Soasio dengan nomor rekening 0280-01-000053-30-0 Dengan saldo pada bendahara keuangan Rp.130.653.334,96 Saldo rekening koran Bank 126.090,96 terdapat selisih Rp.130.527.244,00.
3. BNI Kantor Kas Weda dengan rekening 253574385 Dengan saldo pada bendahara keuangan Rp 291.053.200,00 Saldo rekening koran Bank Rp. 262.315.382,00 terdapat selisih Rp.28.737.818,00.
4. BRI Unit Weda dengan rekening 7090-01-000053-30-6 Saldo pada bendahara keuangan Rp.120.241.478,00 Saldo rekening koran Bank Rp. 8.821.100,00 terdapat selisih Rp.111.420.378,00.
5. Kas di kas Daerah kosong, saldo Bendahara keuangan kosong, rekening koran bank kosong, selisih kosong.
Oleh sebab itu, lanjut husein berdasarkan data terjadi selisih pada Saldo Akhir tahun 2019 sebesar Rp.167.336.816,00 dan Pengembalian PFK SP2D N0 4139, Dinas Perindakop senilai Rp.517.500,00 Kurang transfer dari BRI atas pemindah bukuan pada tgl 03 januari 2020 senilai Rp 70.000,00 Koreksi Pengembalian Pajak CV. Mutu Utama SP2D 4262 senilai Rp 3.482.182,00 Kurang debet SP2D senilai Rp.65.242.237,80 dan lebih debet SP2D senilai Rp. 220.481.163,00 serta Pajak bunga Bank senilai Rp 11.551.208,00 Maka total Rp 337.161.631,20.
Dari kejanggalan pada selisih kas bendahara daerah serta selisih yang terjadi pada rekening koran bank yang ada sehingga diduga adanya potensi korupsi. Apalagi itu didukung dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara nomor: 06.A/LHP/XIX.TER/05/2021 atas laporan keuangan Pemkab Halteng 19 Mei 2021″ jelas Husein.
Terkait hal tersebut, Husein berharap kepada Aparat penegak hukum dalam hal ini Pihak Kejati dan Polda Malut agar segera menindaklanjuti serta mengawal hal tersebut agar uang negara dapat terselamatkan.” Tutupnya mengakhiri..#fay/red











