Swaramalut.com JAKARTA – Gubernur AGK jadi sorotan lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran kerap memanfaatkan fasilitas angkutan udara milik perusahan pertambangan di Maluku Utara.
Tindakan menggunakan fasilitas perusahan milik pertambagan tersebut, Komisi Pemberantadan Korupsi (KPK) menilai sebagai tindakan gratifikasi disebabkan orang nomor satu di Maluku Utara itu berkali-kali mengunakan fasilitas tersebut.
Hal itu disampikan Dian Patria Ketua Satgas Supervisi Wikayah V KPK, yang dilansir dari media Tvonenews.com, Kamis (22/06/2023).
“Gratifikasi tidak masalah sifatnya netral, hanya saja jika tidak dilaporkan selama 30 hari jatuhnya bisa suap,” ucapatnya.
Langkah orang nomorsatu itu sagat disayangkan oleh lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan diharapkan agar para pejabat lain tidak meniru tidakan gubernur itu. “Sangat disayangkan ya, saya juga baru dengar terkait masalah ini,” ujarnya.#tim/red











