banner 140x600
banner 140x600
OPINI & POLITIKSWARA DAERAH

Soroti Anggaran Perjadin DPRD Kota Ternate, PP Formapas Malut Sebut Ada Dugaan Kongkalikong Dalam Penanganan Perkara, Ini Alasannya

×

Soroti Anggaran Perjadin DPRD Kota Ternate, PP Formapas Malut Sebut Ada Dugaan Kongkalikong Dalam Penanganan Perkara, Ini Alasannya

Share this article

SwaraMalut.com TERNATE – Penanganan dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas (Perjadin) DPRD Kota Ternate tahun anggaran 2024–2025 senilai Rp26,39 miliar kembali menuai sorotan. Pengurus Pusat Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (PP Formapas Malut) mencurigai adanya upaya mengarahkan perkara tersebut hanya pada pengembalian dana, tanpa mengungkap dugaan tindak pidana yang terjadi.

Ketua Formapas Malut, Riswan Sanun, menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak boleh dijadikan jalan pintas untuk menghentikan pengusutan dugaan penyimpangan anggaran tersebut.

Ia bahkan menduga terdapat skenario kongkalikong dalam penanganan perkara yang kini menjadi perhatian publik, khususnya di lingkungan Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku Utara.

“Jangan sampai muncul kesan ada permainan di balik penanganan perkara ini. Kalau memang ditemukan dugaan manipulasi LPJ dan ketidaksesuaian fakta perjalanan dinas, semuanya harus dibuka secara terang-benderang. Jangan hanya bicara pengembalian uang, sementara dugaan perbuatan melawan hukum justru tidak diungkap,” tegas Riswan kepada media ini, Rabu (17/12026).

Menurut Riswan, penyidik semestinya menelusuri secara menyeluruh dugaan ketidaksesuaian antara dokumen administrasi dengan fakta perjalanan dinas di lapangan. Termasuk dugaan manipulasi laporan pertanggungjawaban (LPJ), bukti perjalanan dinas, hingga persoalan penggunaan fasilitas penginapan hotel di Jakarta.

Ia mengaku pihaknya menduga penyidik telah mengantongi sejumlah dokumen dan bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut. Namun, perkembangan penanganannya dinilai belum memberikan kejelasan kepada masyarakat.

“Kasus ini sudah berjalan cukup lama. Kami menduga ada upaya menunda-nunda penanganan perkara dengan tujuan mengatur pengembalian dana begitu saja, tanpa gelar perkara dan peningkatan proses hukum ke tahap penyidikan,” ujarnya.

Riswan menilai, apabila dugaan penyimpangan Perjadin tersebut benar melibatkan manipulasi dokumen pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, maka persoalan itu tidak cukup diselesaikan melalui pengembalian uang.

Sebab, menurutnya, pengembalian kerugian keuangan negara tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana terbukti terpenuhi.

Atas dasar itu, Formapas Malut mendesak Ditreskrimsus Polda Maluku Utara, khususnya Subdit III Tipikor, agar segera memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut. Ia meminta aparat penegak hukum tidak hanya berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi juga mengungkap secara terang dugaan penyimpangan yang terjadi.

Tak hanya itu, Riswan turut meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto turun tangan mengevaluasi jajaran Polda Maluku Utara, termasuk Kapolda dan Dirreskrimsus, apabila ditemukan indikasi penyimpangan atau ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara.

“Kapolri harus memberi perhatian serius. Jika ada pejabat yang terbukti menyimpang dalam menangani perkara ini, jangan ragu mengambil tindakan tegas. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian semakin tergerus akibat penanganan perkara yang tidak transparan,” tegasnya.

Ia menambahkan, Formapas Malut akan terus mengawal kasus dugaan penyimpangan anggaran Perjadin DPRD Kota Ternate senilai Rp26,39 miliar tersebut hingga memperoleh kepastian hukum. Seluruh pihak yang diduga terlibat, kata dia, harus diperiksa tanpa pandang bulu.

Riswan menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut pengembalian uang negara, melainkan juga menyangkut transparansi pengelolaan anggaran publik dan integritas penegakan hukum.

“Jangan ada kongkalikong, jangan ada yang dilindungi. Hukum jangan hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki kekuasaan. Jika memang serius diusut, buktikan melalui proses hukum yang transparan dan profesional, bukan sekadar pengembalian uang,” tutupnya. #ID/red.

banner 336x280 banner 336x280
banner 336x280

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!