banner 140x600
banner 140x600
HUKUM/KRIMINALSWARA DAERAH

Hakim Perintahkan JPU Periksa dan Tetapkan Mantan Kepala BPKAD Taliabu Sebagai Tersangka

×

Hakim Perintahkan JPU Periksa dan Tetapkan Mantan Kepala BPKAD Taliabu Sebagai Tersangka

Share this article

SwaraMalut.com TERNATE – Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Ternate, Kadar Noh, memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk menelusuri peran mantan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Pulau Taliabu, Abdul Kadir Nur Ali alias Dero, serta menetapkannya sebagai tersangka.

Perintah tegas tersebut disampaikan Kadar Noh saat memimpin sidang lanjutan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan Istana Daerah (Isda) Kabupaten Pulau Taliabu tahun anggaran 2023 dengan terdakwa mantan Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus, Kamis (12/11/2026) beberapa hari kemarin.

Dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi itu, JPU menghadirkan empat orang saksi ke hadapan majelis hakim. Keempat saksi tersebut adalah mantan Kepala Dinas PUPR Pulau Taliabu Suprayidno, mantan Kepala BPPKAD Abdul Kadir Nur Ali alias Dero, pelaksana proyek Melankton Relandesan, serta Komisaris PT Damai Sejahtera Membangun Yopi Saraung.

Suasana ruang sidang memanas ketika Dero memberikan kesaksian terkait mekanisme pencairan anggaran proyek Isda yang bernilai total Rp 17,5 miliar tersebut.

Di hadapan majelis hakim, Dero mengaku tidak mencairkan maupun mengetahui secara detail proses pencairan dana yang dilakukan sebanyak dua tahap dengan nilai mencapai 50 persen atau lebih dari Rp 8 miliar itu.

Dero berdalih bahwa dirinya sedang berada di Jakarta dan menjalankan ibadah umrah saat proses pencairan berlangsung. Ia justru mengaku menyerahkan seluruh urusan pencairan anggaran tersebut kepada seseorang bernama Nunung yang juga sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) , serta turut membelikan Nunung satu unit sepeda motor seharga Rp 39 juta.

Pernyataan Dero yang dinilai berbelit-belit tersebut memicu kemarahan Ketua Majelis Hakim Kadar Noh.

Hakim menilai mustahil seorang pimpinan instansi pengelola keuangan daerah tidak mengetahui alur keluarnya anggaran miliaran rupiah dari kas daerah.

“Saudara kalau kasih keterangan jangan putar-putar di sini. Pak Jaksa nanti telusuri ya,” ujar Kadar Noh dengan nada tinggi di ruang sidang.

Hakim Kadar Noh kemudian mencecar Dero mengenai frekuensi pencairan dan rekening tujuan dana proyek tersebut. Ketika Dero kembali menjawab tidak tahu, hakim langsung memotong keterangannya.

“Berapa kali cair? Dua kali. Dari siapa ke rekening siapa? ‘Saya tidak tahu.’ Kau kepala tidak tahu, lalu siapa yang tahu?” tegas Kadar Noh sembari meminta JPU mencatat fakta persidangan tersebut dan menindaklanjutinya dengan penetapan tersangka.

Duduk Perkara Kasus Isda(Isda) Taliabu Perkara dugaan korupsi Kabupaten Pulau Taliabu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp 17,5 miliar.

Berdasarkan hasil audit, proyek ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai kurang lebih Rp 8 miliar.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan pada sidang perdana, Senin (9/11/2026), JPU Kejati Maluku Utara mendakwa Aliong Mus melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan diduga menerima aliran dana sebesar Rp 2,4 miliar dari proyek tersebut.

Sebelum menetapkan Aliong Mus sebagai terdakwa, penyidik Kejati Maluku Utara telah lebih dulu menjerat tiga orang lainnya dalam perkara yang sama, yakni mantan Kadis PUPR Pulau Taliabu Suprayidno, pelaksana kegiatan Melankton Relandesan, serta Komisaris PT Damai Sejahtera Membangun Yopi Saraung. #tim/red.

banner 336x280 banner 336x280
banner 336x280

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!