banner 140x600
banner 140x600
EKONOMI/PEMBANGUNANSWARA DAERAH

Bertandang ke DPR, Pjs Bupati Halbar Dicecar Persoalan Guru dan Pemdes

×

Bertandang ke DPR, Pjs Bupati Halbar Dicecar Persoalan Guru dan Pemdes

Share this article

Swaramalut.com, Halbar – Pejabat Sementara Bupati Halmahera Barat (Pjs Bupati Halbar) Muhammad Rizal Ismail, dicecar sejumlah persoalan yang dialami guru-guru dan Pemerintah Desa (Pemdes) se-Halbar oleh Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Joko Ahadi saat bertandang ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Halbar, Kamis 1 Oktober 2020.

Joko saat kegiatan silahturahmi tersebut, meminta kepada Pjs Bupati agar dapat secepatnya merealisasikan hak-hak guru dan Pemdes se – Halbar, terutama soal sertifikasi guru yang sudah setahun belum juga cairan.

“Dan anggaran Operasional dan tunjangan Pemdes secepatnya dicari, sehingga pada akhir tahun nantinya tidak ada gejolak dan terbawa pada tahun berikutnya.

Ketua Fraksi Golkar Halbar juga mengharapkan agar pada momentum Pilkada Pjs Bupati bisa menjalankan dan mengawal apa yang telah disampaikan pada saat apel perdana kemarin dalam hal ini terkait Netralitas Aparatur Sipil Negeri (ASN) lingkup Pemkab Halbar.

“karena dalam setiap momentum Pilkada, saya bukan pesimis soal keterlibatan ASN politik praktis atau tidak, nanti itu dapat dibuktikan dari sejumlah bukti  berupa gambar bergerak,”cetus Joko.

Joko juga mengharapkan, Pjs Bupati selaku ketua Satgas Covid-19, dapat menekan angka penyebaran Covid-19, dengan meniadakan kegiatan – kegiatan yang bisa meningkatkan akan Positif Covid.

“Memang di Halbar masih minim angka positif,  tetapi saat pemberlakuan new Normal oleh Pemerintah Pusat tren positif Covid meningkatkan, jadi Pemda harus serius dalam penanggulangannya,” ujarnya.

Pjs Bupati Halbar Muhammad Rizal Ismail bersama Ketua DPR Halbar

Pjs Bupati Halbar mengatakan, terkait pencegahan penanggulangan Covid-19 di Halbar, dirinya selaku ketua tim bersama dengan Forkopimda Halbar sudah mulai eksen.

” dan dirinya telah menandatangani Perbup tatanang kehidupan masyarakat yang sehat,” kata menjelaskan Pertanyakan Ketua fraksi Golkar Halbar Joko Ahadi.

Sementara menyangkut netralitas ASN pihaknya dan Dinas terkait sudah membentuk tim dan membicarakan tentang Peraturan Menpan RB dan ada surat edaran dari Mendagri, ada juga Peraturan Pemerintah yang terkait dengan disiplin ASN kita coba padukan sehingga ketika kita melangkah pada posisi hukum yang benar.

“Insyaallah hari Senin itu saya dan unit tertentu menggodok aturan tersebut untuk ditegakkan soal kedisplinan ASN,” ucapnya.

Olehnya itu, diharapkan kepada seluruh pihak agar dapat membantu pihak pemerintah daerah dengan memberikan informasi atas keterlibatan ASN dalam pilkada serentak ini sekaligus mengawasi gerak-gerik ASN pada momentum politik.

” Sedangkan menyangkut hak-hak guru dan Pemdes, Saya akan bicarakan dengan Tim TPAD untuk diusahakan kalau tidak bisa di tahun ini mungkin tahun depan,” tutup Rizal. #chull

banner 336x280 banner 336x280
banner 336x280

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!