Swaramalut.com TERNATE – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara (Malut) tahun ini akan kembali menertibkan rumpon ilegal di wilayah perairan Maluku Utara.
Pasalnya, keberadaan rumpon di perairan harus berizin, sehingga tak menyalahi ketentuan yang diatur Permen Kelautan dan Perikanan nomor 26 tahun 2014 tentang Rumpon di Perairan.
Kepala DKP Provinsi Maluku Utara, Abdullah Assagaf kepada Swatamalut.com, Kamis (12/1/2023) mengungkapkan berdasarkan data miliknya terdapat hampir seribu rumpon tak berizin, sedangkan data dari TNI Angkatan Laut ada sekitar 1.300 rumpon ilegal yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Dari total itu, baru 89 rumpon yang berhasil ditertibkan.
“Kita keterbatasan biaya dan sarana untuk mendeteksi sekaligus menertibkan rumpon ilegal di 10 kabupaten/kota. Tahun 2023 ini kami akan lanjut menertibkannya,” jelasnya.
Menurutnya, keberadaan rumpon ilegal kebanyakan berasal dari nelayan provinsi tetangga, seperti Maluku dan Sulawesi Utara. Dan ini juga meresahkan masyarakat nelayan lokal, serta mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Malut.
“Kita akan tertibkan rumpon-rumpon ini, kita akan tata dan giring mereka untuk taat aturan,” ujarnya.
Lanjut dia, dari jumlah rumpon yang sudah ditertibkan, beberapa diantaranya telah mulai berproses izin.
“Prosesnya sementara berjalan karena ada prosedur yang harus dilalui, dan Alhamdulillah, DPD HNSI Malut (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) juga membantu kami dan mengarahkan nelayan membuat dokumen perizinan, selain diarahkan oleh dinas di kabupaten/kota masing-masing” pungkasnya.#tim/red.
