banner 140x600
banner 140x600
SWARA DAERAH

Pemkab Halut Bahas Sengketa Kawasan Hutan Lindung KM 19 di Galela Barat

×

Pemkab Halut Bahas Sengketa Kawasan Hutan Lindung KM 19 di Galela Barat

Share this article

SWARAMALUT.COM HALUT– Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menggelar rapat koordinasi untuk membahas tindak lanjut sengketa lahan kawasan KM 19, Kecamatan Galela Barat, Kamis (12‑11‑2026).

Rapat yang dipimpin langsung Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua sepakat meminta masyarakat menghentikan pembukaan maupun perluasan lahan baru sambil menunggu penyelesaian sengketa melalui skema perhutanan sosial.

Rakor dilaksanakan di Ruang Meeting Fredy Djandua, Lantai II Kantor Bupati Halmahera Utara, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, dan dihadiri unsur Forkopimda, instansi kehutanan, para kepala OPD, camat, kepala desa, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.

Sekretaris Daerah Halmahera Utara Erasmus Joseph Papilaya membuka rapat sebagai forum mendengarkan perkembangan permasalahan kawasan hutan lindung sekaligus menerima arahan Bupati untuk menentukan langkah‑langkah tindak lanjut.

Camat Galela Barat Abdul Wadud Umar Show menyampaikan bahwa pemerintah kecamatan bersama lima desa telah melakukan peninjauan lokasi, sekaligus mengimbau agar tidak terjadi perdebatan fisik di lapangan mengingat status wilayah KM 19 merupakan kawasan hutan lindung.

Camat Galela Selatan Arif Rizaldi juga menegaskan hasil pengecekan GPS menunjukkan wilayah tersebut masuk kawasan hutan lindung, sehingga masyarakat harus menahan diri membuka lahan baru guna menjaga kamtibmas sebelum ada keputusan resmi pemerintah.

Para kepala desa menyampaikan aspirasi warga yang telah mengelola lahan secara turun‑temurun. Kepala Desa Samuda Erwin Rasai menyebutkan sejumlah lokasi di Totalaga, Gorotai, Tounu, Sikawisi, Hum, dan Libabu yang sudah ditanami tanaman produktif, meskipun warga tetap mengikuti arahan pemerintah untuk tidak membuka lahan baru.

Kepala Desa Igobula Bahrun Wangelaha, Kepala Desa Bale Rinto Manosu, serta perwakilan desa lainnya meminta penyelesaian melalui musyawarah agar masyarakat pengelola lahan mendapatkan kepastian hukum dan terhindar dari konflik antarkelompok warga.

Kepala KPH Wilayah Halmahera Utara Fredy Nitalesi menjelaskan bahwa kawasan hutan lindung tidak dapat dikelola secara bebas dan tidak bisa diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM).

Ia menyampaikan Halut sudah memiliki 72 izin perhutanan sosial, terdiri atas 71 skema hutan desa dan 1 skema hutan kemasyarakatan. Desa Samuda sudah memiliki izin perhutanan sosial sedangkan Igobula, Ori, dan Bale belum memiliki izin.

Salah satu alternatif penyelesaian KM 19 adalah mengusulkan kawasan tersebut masuk program perhutanan sosial melalui pembentukan kelompok masyarakat, verifikasi lapangan, serta pemenuhan syarat kementerian kehutanan.

Perwakilan pengurus perhutanan sosial Radius Simanjuntak menjelaskan penetapan hutan lindung mempertimbangkan kelerengan, jenis tanah, dan curah hujan, sehingga dua skema yang dapat dipertimbangkan adalah hutan desa maupun hutan kemasyarakatan.

Melalui skema tersebut masyarakat berpeluang mendapatkan persetujuan pengelolaan hingga 35 tahun, dengan tetap menjaga fungsi ekologis hutan serta menerapkan sistem agroforestri.

Menanggapi seluruh aspirasi, Bupati Piet Hein Babua menegaskan Pemkab Halut tidak memiliki kewenangan memberikan izin pembukaan lahan baru di kawasan hutan lindung.

Masyarakat yang sudah menanam tanaman di lahan lama masih diperbolehkan melakukan perawatan sesuai arahan instansi kehutanan, namun pembukaan serta perluasan lahan baru tetap dilarang.

Bupati mengarahkan OPD Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, instansi kehutanan, Polisi Kehutanan, kepolisian kecamatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan aparat hukum untuk mendampingi masyarakat, memberikan edukasi, serta mencegah tindakan sepihak yang memicu konflik.

Dalam kesimpulan rapat yang dibacakan Sekda Halmahera Utara, disepakati lima langkah tindak lanjut:

1. Masyarakat diminta menghentikan sementara aktivitas pembukaan dan perluasan lahan baru di kawasan hutan lindung KM 19

2. Balai KPH melaksanakan sosialisasi pada minggu terakhir November 2026 mengenai ketentuan aktivitas warga, jenis tanaman yang diperbolehkan, serta mekanisme pengajuan perhutanan sosial

3. Seluruh OPD terkait melakukan pendampingan dan koordinasi dengan instansi kehutanan untuk mendukung penyelesaian sengketa

4. Masyarakat tetap menjaga keamanan, ketenteraman, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan sampai tahapan penyelesaian selesai

5. Instansi berwenang melakukan penegasan serta penetapan batas‑batas kawasan hutan lindung agar masyarakat mendapatkan kejelasan wilayah

banner 336x280 banner 336x280
banner 336x280

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!