Swaramalut.com, Halbar – Anggaran Pendapat Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat (APBD Halbar) tahun 2021 mengalami penurun yang sangat siknifikan alias ‘Jongkok’.
Hal tersebut terlihat dari Kebijakan Umum Anggaran Perioritas Platfon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2021 yang dimasukan oleh Tim Penyusunan Anggaran Daerah (TPAD) Halbar guna dilakukan pembahan oleh Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyar (DPR) Halbar, yakni sebesar Rp. 949 miliar atau berkurang sebesar Rp. 134, 544 miliar atau dengan presentase 12,49 persen.
Penurunan APBD 2021, lantaran adanya penurunan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 sebesar Rp. 105 918 miliar dari tahun sebelumnya (2020) sebesar Rp.148 miliar.
Penurunan juga terjadi pada Dana Tranfer pusat sebesar Rp. 31,225 miliar atau turun 3,39 persen dari tahun 2020 sebesar Rp. 920, 700 miliar, samahal Dana Perimbangan mengalami juga penurunan 42,82 persen atau sebesar Rp. 35, 928 miliar dari tahun 2020 sebesar Rp. 746,074 miliar dan Dana Insentif Daerah (DID) berkurang 12, 78 persen atau sebesar Rp. 3,757 miliar dari tahun 2020 sebesar Rp. 29,409 miliar.
Sementara pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami peningkatan, yakni DAU meningkat sebesar 2.68 persen atau sebesar rp13,875 juta dari tahun 2020 sebesar Rp.517, 241 miliar, DAK non Fisik bertambah 5,38 persen atau sebesar Rp. 3,434 miliar dari tahun 2020 sebesar Rp. 63,818 miliar. Sedangkan DAK fisik mengalim pengurangan 35,94 persen atau sebesar Rp. 53,927 miliar dari tahun 2020 sebesar Rp. 150,055 miliar.
Anggota Banggar DPR Halbar Joko Ahadi, ketika dikonfirmasi membenarkan hal tersebut, namun draf KUA –PPAS yang diajukan oleh TPAD masih bersifat rancangan, jadi bisa tutrun lagi atau bertambah, tergantung pada hasil pembahasan Banggar bersama TPAD Pemkab Halbar.
“Jadi Dokumen KUA – PPAS tersebut akan kita kaji terutama estimasi PAD dan pembahasan Komisi bersama mitra SKPD terkait,” ungkapnya
Ketua Fraksi Golkar Halbar juga mengatakan dalam Dokum KUA –PPAS yang diajukan TPAD semestinya mengokodir program yang diajukan pada Musrembang tingkat Desa atau pada tingkat Kecamatan.
“ Namun pada draf KUA –PPAS yang diajukan tersebut sebahgian besar tidak mengakomodir program yang menyentuh kepada Masyarakat secara langsung,” Kata Joko dan mencontohkan, seperti anggaran pembebasan lahan Kantor PLN Loloda, Pembahasan Lahan pesar Dodinga, maupun lahan terbuka hijau atau Water Front City. #chull











