Swaramalut.com HALUT- Tingginya Bahan Bakar Minyak (BBM) belakangan ini sangat berdampak secara sistemik terhadap kehidupan masyarakat Kabupaten Halmahera Utara. Diketahui kenaikan BBM juga semakin menambah beban biaya operasional masyarakat Nelayan.
Akibatnya, sejumlah masyarakat Nelayan Bagang Kawasan Teluk Kao yang tergabung dalam Asosiasi Nelayan Teluk Kao, Rabu (15/6/2022), mendatangi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara untuk menyuarakan Aspirasi mereka.
Mereka meminta agar jatah Subsidi BBM perlu dibagi sehingga eksistensi mata pencaharian nelayan Bagang Kawasan Teluk Kao tetap lancar dan tidak vakum. Karena itu, demi keberlangsungan hidup keluarga bahkan negara sekalipun.
“Torang (Kami) dalam satu kali keluar (sekali melaut) itu bisa gunakan sebanyak 15-25 liter BBM untuk Bagang Gandeng, serta 30-40 Liter untuk Bagang 1/Tanam,” terang Dariatno Pimpinan Asosiasi Nelayan dalam pertemuan hering tersebut.
Selain itu, Suleman salah satu anggota Asosiasi Nelayan dalam pertemuan itu juga mengatakan, seringkali mereka tidak keluar melaut karena disebabkan harga BBM yang sangat tinggi. Ia menjelaskan bila 25 Liter dikalikan 15.000 maka dalam semalam menelan biaya sebesar Rp 400-450.000.
“Itu baru BBM jenis Bensin, belum Minyak Tanah untuk penggunaan pada mesin Laut. Selain ongkos dan lainnya. Apabila keluar 2 malam saja tidak dapat hasil otomatis tidak bisa lagi melaut, karena semalam keluar dengan biaya sebesar Rp 600-700.000, kalau dua malam sudah 1 juta lebih,” katanya.
“Kami Nelayan beda dengan sopir angkutan umum, kalau Sopir mereka keluar sudah ada penumpang di mobil. kami tidak! buta – buta pergi melaut, syukur – syukur dapat hasil, kalau tidak rugi besar kami.” Tambahnya sambil mengharapkan kebijakan Pemda yang solutif bagi mereka.
Menanggapi hal itu, Asisten III Yudihart Noya berjanji akan mengundang pihak Pertamina dan SPBN TPI untuk membicarakan lebih lanjut. Rencana pertemuan dengan pihak terkait agar adanya penyediaan kebutuhan BBM bagi para Nelayan Teluk Kao.
“Tuntutan masyarakat Nelayan Teluk Kao akan kami sampaikan kepada Bupati untuk kami agendakan kembali bersama pihak Pertamina dan para Nelayan pekan mendatang,” akunya yang sementara waktu memimpin Pemerintahan di Halmahera Utara.
Senada Kepala Dinas Perikanan juga berjanji akan menyampaikan kepada pihak SPBN TPI Tobelo untuk menyalurkan minimal 1 Ton dalam sehari kepada para Nelayan Kawasan Teluk Kao. Upaya itu menunggu kedatangan Bupati, apakah dibangun SPBN khusus sebagai Sub Penyalur BBM Nelayan atau dilayani melalui SPBN TPI Tobelo.
“Karena di SPBN saat ini tersedia 5 Ton dalam sehari, dan dikoordinasikan agar adanya penambahan kuota untuk bisa dibagikan juga kepada masyarakat Nelayan yang lain termasuk Teluk Kao,” tutur Victor.
Sementara itu, ditempat terpisah Sukitman Asgar Akademisi Universitas Hein Namotemo menegaskan, secara regulasi SPBN diperuntukkan untuk masyarakat Nelayan, sehingga tidak ada alasan bagi SPBN untuk tidak memberikan jatah BBM kepada masyarakat Nelayan termasuk Nelayan Bagang Kawasan Teluk Kao.
Di sisi yang lain, hasil Investigasi LSM Mitra Publik Halmahera Utara menemukan tidak ada kepedulian Pemda Halmahera Utara kepada para Nelayan Teluk Kao, sedangkan Nelayan Halbar sangat diperhatikan oleh Pemerintah setempat melalui penyediaan sarana Pasar Ikan dan Boster Penampung di wilayah Desa lainnya.
“Masa Pemda Halut kalah!,” tegas Dolen salah satu Pengurus LSM Mitra Publik Halmahera Utara yang hadir pada forum itu.
Merasa tidak diperhatikan masyarakat Nelayan, mereka pun mengancam Pemerintah Daerah akan Menutup akses Jalan Trans Halmahera khususnya Mobil Pertamina bila tidak secepatnya mengatasi tuntutan yang disampaikan oleh Asosiasi Nelayan Teluk Kao” Pungkasnya..#jojo
