banner 140x600
banner 140x600
OPINI & POLITIKSWARA DAERAHSWARA NASIONAL

BKN Tolak Perpanjangan Jabatan Kadis PUPR Malut, Ini Penjelasan Dari Kepala BKD Idrus Assagaf

×

BKN Tolak Perpanjangan Jabatan Kadis PUPR Malut, Ini Penjelasan Dari Kepala BKD Idrus Assagaf

Share this article

Swaramalut.com TERNATE – Badan Kepegawaian Negara(BKN)menolak Usulan untuk perpanjangan jabatan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Maluku Utara, Djafar Ismail yang telah memasuki masa Pensiunan.

Hal itu terungkap melalui surat balasan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang secara tegas menolak perpajangan masa tugas Daftar Ismail yang kini menjabat sebagai Kadis PUPR Malut.

Surat BKN penolakan perpajangan masa tugas Kadis PUPR Malut bernomor : 17.41/B-MP 02-01/BD/D/III/2022 yang tandatangani  Direktur Pensiunan PNS dan Pejabat Negara Dra. Anjaswari Dwi, tertanggal 8 Juni 2022.

Foto : Surat Penolakan BKN terkait Perpanjangan Jabatan Kadis PUPR Malut

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dengan hadirnya surat BKN tersebut, maka terjawab sudah surat permohonan perpanjang masa tugas yang diusulkan secara diam-diam diduga tanpa melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Malut, dengan nomor 821.22/1265/G/ tertanggal 18 April 2022 di tolak.

BKN menolak usulan tersebut sebagaimana dalam poin 2  surat BKN menyebutkan “Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka permohonan perpanjangan masa pensiunan Sdr. Djafar Ismail SE. S.T NIP. 196207271997031002 tidak dapat kami pertimbangkan dan untuk menghindari kevakuman penghasilan yang bersangkutan, untuk itu dimohon agar segera dapat menyampaikan usulan pemberhentian PNS dan hak pensiun.

Menanggapi hal tersebut Kepala BKD Malut, Idrus Assagaf saat dikonfirmasi wartawan via handphone, Minggu (03/07/2022) mengatakan, pihaknya telah menerima tembusan surat tersebut dari BKN. “Memang surat itu betul, karena kami menerima tembusannya. Jadi  apa yang disampaikan BKN memang makanismenya seperti itu,” jelasnya

Idrus menyebutkan, surat yang diusulkan untuk perpanjangan masa tugas ke BKN memang benar tanpa melalui BKD Malut, sebab  dari nomor surat pengusalan saja berbeda dengan nomor surat dari BKD.

“Usulan itu tanpa melalui BKD. Kalau siapa yang usulkan perpanjangan itu, yang pasti bukan dari BKD. sebaiknya kalian tanya saja ke PUPR. Kalau BKD yang usulkan suratnya bukan seperti itu, ” ujarnya saat menjawab pertanyaan dari wartawan.

Dirinya juga menjelaskan, seorang PNS yang sudah mesuki masa pensiunan seharus enam bulan sebelum pensiun sudah harus memasukan berkas.

“Dia (Djafar) TMT nya tanggal 1 Agustus, jadi yang namanya PNS itu pensiunnya usia 58 tahun, kalau dia menduduki jabatan eselon II maka diperpanjang selama 2 tahun, sehingga menjadi 60 tahun. Sedangkan Djafar Ismail posisinya sudah di perpanjang 2 tahun dalam jabatan eselon II, sampai disitu sudah selesai tidak ada lagi perpanjangan dengan alasan apapun,” tuturnya.

Ia mengaku, pihaknya telah melayangkan surat ke Kadis PUPR Malut untuk memasukan berkas pensiunan, namun hingga kini belum masukan berkas.

“Jadi sebelum surat dari BKN turun kami sudah Surati ke yang bersangkutan, tapi sampai sekarang bersangkutan belum masukan berkas. Jadi ada maupun tidak surat dari BKN, yang bersangkutan tetap pensiun diusia 60 tahun karena itu aturan.,” tandasnya.

Dengan ada surat BKN, Gubernur Malut, Abdul Ghani Kasuba langsung mengambil langkah memproses surat pensiunan Djafar Ismail.

“Pak Gubernur sudah tahu, sekarang pak gubernur sudah proses surat pensiunan,” tutupnya..#tim/red

banner 336x280 banner 336x280
banner 336x280

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!