Swaramalut.com HALTENG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Maluku Utara menemukan biaya perjalanan dinas luar daerah pada Enam SKPD termasuk Sekertariat DPRD Halteng tidak sesuai fakta sebesar Rp. 72.446.574.00
Didalam LHP dengan nomor 06.A/LHP/XIX/TER/05/2021 tertanggal 19 Mei 2021 BPK disebutkan, Pemerintah Kabupaten Halteng menganggarkan belanja barang dan jasa tahun anggaran 2020 sebesar Rp 294 .770.862.337.00 dengan realisasi sebesar Rp 238.558.258.341,35 atau 80,93% Anggaran tersebut diantaranya merupakan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 34.435.058.986,00 dengan realisasi sebesar Rp 89.664.677.822.00 . dengan realisasi sebesar Rp74.410.133.622,00 atau 82,99% dari anggaran.
Bupati Halteng telah menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dan Penetapan Standar Biaya Lainnya pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018.
Namun, hasil pemeriksan secara uji petik atas dukumen pertanggungjawaban serta permintaan keterangan kepada bendahara pengeluaran dan pelaksanaan perjalanan dinas diketahui terdapat kelebihan pembayaran perjalanan dinas pada Enam SKPD diantaranya :
1. diantaranya sekertariat DPRD senilai Rp , 41.090 .516.00 ,
2. BKPSDM senilai Rp ,18.999.358.00
3. Ekbang ULP senilai Rp , 7.976.700.00
4. Perindakop senilai Rp , 1.950.000.00
5. Dinas pertanian dan peternakan senilai Rp , 1.300.000.00
6. Bagian organisasi senilai Rp , 1.130.000.00 dengan total keseluruhan Rp, 72.446.574.00
Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melalui Kepala BKPSDM menjelaskan bahwa menerima dan bersedia untuk melakukan penyetoran kembali ke rekening kas daerah dan berikut SKPD yang telah melakukan Penyetoran ke kas daerah yakni :
– Dinas Perindagkop menjelaskan bahwa menerima dan telah melakukan penyetoran kembali ke rekening kas daerah pada tanggal 9 April 2021 sebesar Rp1.950.000,00;
– Sekretariat Dewan menjelaskan bahwa mengakui dan telah melakukan penyetoran kembali ke rekening kas daerah pada tanggal 21 April 2021 sebesar Rp41.090.516,00
– Dinas Pertanian dan Peternakan telah melakukan penyetoran kembali ke rekening kas daerah pada tanggal 21 April 2021 sebesar Rp1.300.000,00
– Kepala Bagian Organisasi menjelaskan bahwa menerima dan telah melakukan penyetoran kembali ke rekening kas daerah pada tanggal 9 April 2021 sebesar Rp1.130.000,00; dan Kepala Bagian Ekonomi dan ULP menjelaskan bahwa menerima dan telah melakukan penyetoran kembali ke rekening kas daerah sebesar Rp7.976.700,00 pada tanggal 12 April 2021.
Sehingga BPK merekomendasikan Bupati Halmahera Tengah agar memerintahkan Kepala BKPSDM untuk menginstruksikan kepada masing-masing pelaksana perjalanan dinas agar mengembalikan sisa kelebihan biaya perjalanan dinas sebesar Rp18.999.358,00..#Fay/red












