Swaramalut.com HALTENG – Komite Nasional Pemuda Indonesia(KNPI) Halmahera Tengah secara tegas mendesak kepada Kejaksaan untuk segera usut tuntas hasil temuan BPK di Kabupaten Halteng dalam beberapa kasus yang diduga telah merugikan negara.
Kasus Yang menjadi temuan BPK tersebut diantaranya, Kasus kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan ASN , Kasus anggaran tak terduga pemkab Halteng , Kasus anggaran perawaratan Kapal KM Banawa Nusantara, Kasus 8 paket pada Dinas Pendidikan yang tidak sesuai petunjuk, dan masih banyak kasus lain yang nantinya kami suarakan di Kantor Kejari Halteng dalam waktu dekat ini” Kata Wakasek KNPI Halteng Rusli ishak
“ Hal ini tidak bisa di diamkan dan harus ditindaklanjuti sebab kasus yang sudah masuk temuan BPK lewat pemberitaan media Swaramalut.com ini sudah jelas Karena berdasarkan dengan bukti LHP dalam temuan BPK Malut nomor 06.A/LHP/XIX/TER/05/2021 tanggal 19 Mei 2021” tegas Wakasek KNPI Halteng tersebut lewat media ini, Sabtu(29/1/2022)sore tadi.
“Petisi yang kami bawah merupakan hasil kajian kami berdasarkan data temuan BPK tanggal 19 Mei 2021 atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020,” pungkasnya.
Rusli menilai pihak kejaksaan tidak serius dalam penangan kasus yang yang ada di halteng dan sudah saat nya kami yang tergabung KNPI kabupaten Halmaherah Tengah dengan tegas mendatangi kantor kejaksaan hanya memohon agar bisa tegakkan supremasi hukum di Halteng ini tanpa bulu. Tegakkan Keadilan dengan prinsip kerja Kejaksaan yang profesional dan tidak terkesan memihak pada seseorang, dan tanpa hukum pada orang lain”tutpnya mengakhiri..#Fay/red












