Swaramalut.com TERNATE – Front Pemuda Peduli Pembangunan (FP3) Maluku Utara (Malut) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Maluku Utara, Kamis (17/3/2022).
Dalam demonstrasi tersebut masa aksi meminta Kepala BPJN Malut yang baru Ir. Herdiantor Arifin M.T untuk bisa menuntaskan beberapa paket pekerjaan yang diduga kuat bermasalah.
FP3 Malut memaparkan sejumlah pekerjaan yang disinyalir bermasalah seperti keterlambatan pekerjaan Preservasi Ruas Jalan Weda-Sagea dengan pagu anggran senilai Rp. 56,7 miliar yang di kerjakan oleh PT. Buli Bangun dengan nilai kontrak Rp. 53,5 miliar.
“Pekerjaan Preservasi Ruas Jalan Weda-Mafa-Matuting-Saketa dengan pagu anggaran senilai Rp 9,7 miliar yang dikerjakan oleh PT. Laosindo pratama dengan nilai kontrak Rp 8,7 miliar,” sebut Juslan Gani Koordinator massa aksi.
Juslan juga membeberkan ada indikasi praktek atau kejahatan mafia tender atau pelelangan yang berlangsung di BP2JK dimana dalam proses tender jalan lingkar pulau ternate senilai Rp.4,2 Miliar, Milik BPJN maluku utara yang berlangsung beberapa waktu lalu, yag diduga kuat terjadi indikasi syarat konspirasi untuk memenangkan salah satu perusahan, padahal diketahui perusahan yang di menangkan tersebut tidak memiliki dukungan alat yang cukup, sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.
Menurut Juslan, pekerjaan tersebut di atas di duga kuat tidak sesuai spesifikasi teknis dan mengalami keterlambatan pekerjaan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta di atur dalam Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 184.
“ Dari akumulasi sejumlah persoalan tersebut ini menandakan ketidakmampuan PPK, Kepala Satker Wilayah II dan Kepala BPJN Maluku Utara yang lama tidak mampu dan gagal mengendalikan proyek di balai jalan jembatan nasional,”cecar Juslan.
1. Tak hanya itu, para aktivis ini mendesak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui Dirjen Bina Marga agar segera mengevaluasi dan mencopot saudara Chandrasha parmanceh dari jabatanya sebagai kepala satuan kerja (SATKER) Wilayah II BPJN malut.
2. Mendesak kepada kepala balai BPJN maluku utara segera mengefaluasi dan mencopot PPK pulau yakni saudara tobing.
3. Mendesak BP2JK dan BPJN wilayah maluku utara untuk mengefaluasi dan membatalkan proses tender jalan lingkar pulau ternate yang di menangkan perusahan tersebut.
4. Mendesak kepala balai BPJN maluku utara agar bertanggung jawap atas beberapa paket pekerjaan yang di duga kuat bermasalah.
“ Kami minta Dirjen Bina Marga mengevaluasi dan mencopot sdri Joone Seisi Margaret Manus dari jabatanya sebagai PPK Ruas Jalan Weda-Sagea dan Sagea-Patani serta saudara Riki sebagai PPK pada Ruas Jalan Weda Mafa -Mafa Matuting dan Matuting Saketa,”desak Juslan.
Para aktivis FP3 Maluku Utara juga menduga ada sejumlah kegiatan proyek di tahun 2022 ini yang sementara telah ajukan kepada BP2JK untuk dilakukan pelelangan diduga kuat sudah di atur pemenangnya sehingga itu kami meminta kepada seluruh pihak dalam hal ini adalah Ombubsman Perwakilan Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Polda Maluku Utara dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau sejara langsung proses pelelanggan\tender yang sementara ini berlangsung di BP2JK.
“ Kami meminta kepada seluruh pihak dalam hal ini adalah Ombudsman Perwakilan Maluku Utara, Kejati Malut, Polda Malut dan KPK untuk memantau secara langsung proses pelelangan/tender yang sementara ini berlangsung di BP2JK,”tutup Juslan Mengakhiri..#tim/red
