Swaramalut.com – Halbar
Kepala Biro Kesra Setda Maluku Utara Dihir Bajo,SH mengatakan Hari Ini,sebanyak 4000 paket bantuan sembako Pemerintah Provinsi Malut telah diterima warga terdampak Covid-19 yang ada di kabupaten Halmahera Barat(Halbar)
Penyaluran bantuan berupa sembako ini ditargetkan bisa mencapai 16.000 paket alokasi pada pekan depan, hasil monitoring pihaknya menunjukan proses bantuan berjalan baik dan lancar.
“Ada riak-riak soal bantuan, tapi tidak akan menghentikan proses penyaluran yang sejauh ini sudah berjalan baik. keterlibatan pihak kecamatan sangat membantu penyerahan bantuan pada KRTS (Keluarga Rumah Tangga Sasaran),”Jelas Karo saat memberikan bantuan di kecamatan Jailolo Timur dan selatan,Sabtu(09/05/2020).
Dari 4000 Paket sembako yang sudah diserahkan, pihaknya mencatat semua berjalan dengan lancar tanpa ada kendala di lapangan terkait pendataan, proses penyaluran disertai proses pelaporan yang ketat di mana kurir maupun petugas harus menyerahkan langsung pada penerima.
“Si penerima di wajibkan menunjukan KTP dan KK, sesuai alamat, sesuai data. Pihak petugas lalu mengambil foto penerima untuk dilaporkan lewat systim yang sudah disiapkan. Yang retur itu biasanya karena ketidaklengkapan data bisa nama jalan, RT,RW-nya keliru. Sejauh ini rata-rata sesuai by name by address,” ujar Dihir.
Bantuan sosial sembako sebanyak 4000 paket dari Pemprov Malut merupakan salah satu dari sembilan pintu bantuan kepada warga terdampak pandemi Covid-19. Sembilan pintu itu adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan sosial dari presiden untuk perantau, Dana Desa (bagi kabupaten), Kartu Prakerja, bantuan tunai dari Kemensos, bansos provinsi, serta bansos dari kabupaten/kota.
Pemprov Malut juga terus berupaya menyempurnakan data penerima bantuan sosial supaya tepat sasaran, tidak tumpang tindih, dan berkeadilan. Meski begitu, bantuan yang sudah siap segera disalurkan agar dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 bisa tertangani.
Dihir menyatakan, urusan penerima bantuan saat ini datanya masih terus diperbaharui. Menurutnya, sambil menunggu data dari daerah yang diusulkan oleh RT/RW,kelurahan/desa yang ditandatangani surat tanggung jawab mutlak dari Kepala kecamatan masing-masing wilayahnya, proses penyaluran tidak akan berhenti untuk 10 kabupaten/kota..#red
