Swaramalut.com, TERNATE – Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Kejati Malut) kembali membuka kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran Pinjaman Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) tahun 2018 lalu sebesar Rp 159,5 miliar di Bank Pembangunan Daerah (BPD) cabang Jailolo.
Kasus dugaan tersebut pernah diperiksa oleh pihak Kejati Malut dan dihentikan, namun pihak penyidik Kejati Malut kembali membuka kasus dugaan tersebut dengan memanggil Bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Halbar, Idham Iscaya, pada Selasa, 15 Maret 2022.
Idham usai pemeriksaan, mengakui kedatangannya ke Kejati untuk dimintai keterangan terkait dana pinjaman Pemkab Halbar tahun 2018 lalu, yang digunakan untuk 13 item pekerjaan dengan total anggaran Rp 159 miliar lebih.
“Saya dimintai keterangan oleh penyidik selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas PU-PR Halbar guna melengkapi berkas,” ujarnya.
Terpisah Asisten Pindana Khusus Kejati Malut M. Irwan saat dikonfirmasi membenarkan adanya pemeriksaan terhadap bendahara PUPR Halbar.
“Iya ada, dan yang bersangkutan (Idham) diminta klarifikasi soal dana pinjaman,” katanya.
Sekadar diketahui 13 item pekerjaan yang mengunakan dana pinjaman tahun 2018 sebesar Rp. 159,5 miliar yakni, pembangunan Jalan dan Jembatan Ratem, Jalan Sirtu Braha- Tewe 1,5 Km, Jalan Sirtu Kecamatan Sahu Timur 8 Km, Jembatan ruas Going-Kedi, Jembatan Ruas Tacim – Tabobol, Peningkatan jalan Aspal Kota Jailolo 7 Km, peningkatan jalan aspal ruas Sp Rioribati – Toniku 3 Km, peningkatan jalan tanah ke aspal Kota Kecamatan Ibu Selatan 4 Km, peningkatan jalan Sirtu Kota Jailolo 4 Km, Peningkatan jalan tanah ke Aspal segmen II ruas Tacim – Tabobol 16,5 Km, Peningkatan Jalan Tanah ke Aspal ruas Goin Kedi 21 Km, peningkatan jalan Lapen ke aspal dalam kota Kecamatan Sahu Timur 5,8 Km dan Peningkatan Jalan tanah ke Aspal ruas Tataleka – Gamlenge 1 Km. #chull/red
