Swaramalut.com HALUT- Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, Muhamad A. Tapi Tapi diminta agar segera mundur dari jabatannya. Tuntutan massa tersebut karena dinilai tidak mampu mengatasi masalah tarif angkot.
Hal ini disampaikan oleh orator aksi yang tergabung dalam Front Berjuang Bersama Masyarakat atau BBM saat melakukan aksi protes terkait kebijakan pemerintah pusat menaikan harga BBM, Kamis 15 September 2022.
Mereka menilai, kenaikan BBM juga berpengaruh pada sektor Perhubungan. Karena itu, dinas terkait atau Dishub yang menangani masalah tarif angkot segera melakukan pengaturan tarif.
“Kebijakan ini sangat menyengsarakan masyarakat, karena selain BBM juga masyarakat dicekik dengan tarif angkot” kesal Maikel.
Maikel bilang, jika imbas dari kenaikan BBM pada sektor Perhubungan darat tidak dapat diatasi oleh dishub, maka pejabat terkait lebih baik mengundurkan dirinya.
“Karena dampak harga BBM ini jelas membunuh kehidupan masyarakat buru, nelayan, petani, supir angkot, ojek dan bentor,” kata dia tungkasnya.
Sementara itu, terkait tarif angkot di Kabupaten Halmahera Utara, Muhamad A. Tapi Tapi mengaku saat ini penetapan harga satuan telah disusun. Namun, untuk juknis belum disepakati.
“Juknis harus disepakati dulu, baru harga satuan itu sah. Jadi, jangan mengarang, Pemerintah tidak mau seperti itu,” ucap dia.
“Misalnya, bentor dalam kota Rp. 7500, maka penetapan tarif yang direncanakan Pemerintah adalah 15% dari tarif bentor itu. Tetapi harus ada juknis,” sambung Muhamad singkatnya..#jojo
