Swaramalut.com TERNATE – Kabar ditunjuknya nama Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan(Ka Dikbud)Provinsi Maluku nampaknya tak berjalan mulus.
Dimana Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dikabarkan kembali merombak kabinet dan salah satu pejabat yang akan dilantik ialah Imran Yakub, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara pasca ditinggalkan Imam Makhdy Hassan karena meninggal dunia.
Isu Abdul Gani Kasuba kembali memakai jasa Imran Yakub dalam kabinetnya banyak menuai protes. Menurut informasi, DPRD Provinsi Maluku Utara secara kelembagaan pun ikut keberatan jika Imran Yakub kembali menjabat.
Bahkan mereka menolak keras Imran Yakub menjabat sebagai Kadikbud Maluku Utara karena beberapa alasan dan pertimbangan.
Terkait hal tersebut praktisi hukum Agus Salim R. Tampilang langsung angkat suara dan menyatakan, bahwa apa yang lakukan DPRD sebagai alasan ihktiar dan itu manjadi catatan penting bagi gubernur sebab DPRD menganggap Imran Yakub memiliki Track record yang buruk dan kerap tersandung kasus dugaan korupsi sehingga DPRD meminta Gubernur Abdul Gani Kasuba kembali berpikir sebelum benar-benar melantik yang bersangkutan.
“Yang bersangkutan (sudah dua kali) bolak-balik di meja hijau, meskipun tidak terbukti. Tapi ini paling tidak petanda bagi gubernur untuk berpikir seribu kali sebelum melantik Imran Yakub,” kata Agus kepada media ini, Jumat (10/11/2023)terkait tanggapan ihwal manuver Imran Yakub menjabat kembali Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara.
Menurut Agus, persoalan pendidikan di Maluku Utara adalah masalah serius yang harus dan segera diselesaikan Pemerintah Provinsi Maluku Utara di penghujung periode Abdul Gani Kasuba dan M. Al Yasin Ali yang tinggal menghitung hari ini.
“Gubernur harus bisa memilih dan memilah siapa yang pantas dilantik. Kalau orang seperti ini (Imran Yakub) masih dipakai, berarti gubernur menginginkan jabatan tersebut dijabat oleh orang-orang bermental korupsi meskipun belum terbukti. Imran Yakub sudah berulang berurusan dengan penegak hukum, salah satunya kasus bantuan siswa miskin (BSM) dan nautika. Intinya yang bersangkutan sudah pernah diseret ke meja hijau,” ujarnya.
Agus mengisyaratkan Komisi IV DPRD Maluku Utara agar menyikapi dan memberikan perhatian khusus atas wacana ini. Sebab, kata Agus, Imran Yakub merupakan sosok pejabat yang acap kali tersandung kasus koruspi sewaktu dirinya masih menjabat Kadikbud Malut.
“Sangat disayangkan bila orang yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas adalah orang yang ‘doyan’ bermasalah soal hukum. Moralitas bersangkutan sudah diragukan. Gubernur harus lihat rekam jejak, bukan atas dasar nepotisme atau desakan dari pihak-pihak tertentu,” tutup Agus mengakhiri.
Terpisah dari itu koordinator Solidaritas Bem Indonesia(SBI) Rizqi Ahmad Bayhaqi juga sangat menyayangkan sikap yang diambil pemprov malut dalam hal ini Gebernur AGK dan Kepala BKD ,untuk itu dirinya juga bersama teman-teman akan menyuarakan persoalan ini ke gedung KPK dan Kejagung RI.
Dalam seruannya mereka mendesak agar segera memeriksa Kepala BKD Malut Miftah Baay Terkait dugaan jual beli jabatan yang dilakukan bersama gubernur bukan hanya itu saja, SBI juga mendesak agar KPK dan Kejagung RI segera mengaudit temuan aliran dana yang diduga masuk ke rekening gubernur Terkait jual beli jabatan tersebut.”ujarnya dalam rilis seruan yang diterima media ini. #tim/red











