SwaraMalut.com HALUT- Masyarakat Desa Doro, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara, menggelar rapat musyawarah desa (MUSDES) pada 28 Agustus 2025 untuk membahas dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Desa AD. Rapat ini dihadiri oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga setempat.
Dalam pertemuan tersebut, terungkap adanya ketidaktransparanan dalam laporan pertanggungjawaban program pembangunan jalan desa. Dari hasil investigasi, ditemukan bahwa program-program pembangunan seperti jalan tani dan instalasi air bersih mengalami penyimpangan anggaran dan kualitas material, yang berdampak negatif terhadap masyarakat.
Beberapa program yang dipermasalahkan mencakup:
1. Jalan tani tahun anggaran 2021-1500 meter (Rp 293.638.200)
2. Jalan tani tahun anggaran 2022-1000 meter (Rp 213.958.800)
3. Jalan tani tahun anggaran 2023-1000 meter (Rp 236.672.200)
4. Instalasi air bersih tahun anggaran 2022-500 meter (Rp 142.416.000).
Selain dugaan korupsi, warga juga menyoroti perilaku kepala desa yang dianggap tidak mencerminkan seorang pemimpin, termasuk kebiasaan mabuk-mabukan. Kualitas pekerjaan fisik juga dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Seruan warga untuk tindakan tegas semakin kuat, dengan tuntutan agar kades segera mengundurkan diri dari jabatannya. Mereka juga meminta agar aparat penegak hukum, seperti kepolisian, Inspektorat, dan Kejaksaan Negeri, melakukan audit dan pemeriksaan terkait penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Doro.
“Kami berharap tindakan tegas dapat diambil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa demi kepentingan masyarakat,” tegas seorang warga yang memilih untuk tidak disebutkan namanya.
Hingga berita ini dipublikasikan, wartawan dari media ini masih berupaya untuk melakukan konfirmasi terkait tudingan warga desa kepada Kepala Desa AD.#jojo
