Swaramalut.com TERNATE – Satu dari sejumlah paket pekerjaan Multi years(MY) yang melekat di Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang (DPUPR) Maluku Utara di tahun 2022 bakal terancam putus kontrak, hal ini diungkapkan setelah Komisi III DPRD Malut mengelar Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan dinas PUPR, BPKAD dan Pihak Perusahan yang digelar, Rabu(1/11/2023) di ternate.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Malut Rusian Djafar di dampingi Wakil Ketua DPRD Malut Muhammad Abu sama dan sejumlah anggota Komisi III dimulai pukul 20.00WIT sampai pada pukul 01.00 WIT dinihari berjalan begitu alot, dimana Komisi III menilai pihak pelaksana dalam hal ini PT Addis Pratama Persada tidak dapat memenuhi progres yang telah ditetapkan bahkan dari penandatangan kontrak sejak 22 November 2022 tahun kemarin progresnya masih berada di 20 persen sehingga pekerjaan tersebut masuk dalam proyek kritis.
” Tentu ini jauh dari harapan, sebab hinga memasuki bulan ke 11 tahun 2023 proyek fisik dilapangan baru mencapai 20 persen, padahal sesuai target harusnya proyek ini di kerjakan paling lambat 360 hari kalender dan seharusnya sudah berada di angka 60 sampai 70 persen”ujar politisi partai perindo ini.
Rusian mengakui, pekerjaan jalan dan jembatan di ruas Laiwui-Jikotamo-Anggai dan anggai yang menelan anggaran 27 miliyar belum memenuhi target yang di harapkan sebab progresnya masih di angka 20 persen dan tentunya akan diberikan sanksi dan teguran bahkan sampai tingkat putus kontrak.
Terkait hal tersebut Komisi III dan pihak Terkait membuat satu kesepakatan yakni:
1. Komisi III memberikan kesempatan kepada pihak PT Addis Pratama Persada selalu pelaksana pekerjaan lembagunan jalan jembatan di ruas Laiwui-Jikotamo-Anggai selama 21 hari.
2. Bahwa dalam waktu 10 hari kedepan sudah dilakukan kesepakatan serta MoU dengan pihak lainnya yang memiliki peralatan pendukung pekerjaan(AMP) serta pihak tersebut bersedia melaksanakan pekerjaan yang dimaksud.
3. Apabila dalam waktu 10 hari tidak ada kesepakatan dengan pihak lainnya, maka dimintakan kepada PPK DPUPR Malut melakukan SCM III dan mengambil langkah-langkah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. BPKAD Malut belum dapat melakukan pencairan anggaran selama progres pekerjaan belum memenuhi syarat.
Terpisah dari itu Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) DPUPR Malut Moh Rizal Usman mengatakan, sesuai dengan kesepakatan tersebut DPUPR Malut akan terus memantau perkembangan yang ada dalam kurung waktu yang telah di beri dan kalau hal itu tidak dipenuhi tentu dinas akan mengambil tindakan tegas sebab dari Dinas sudah pernah melayangkan surat teguran sebanyak 14 kali sampai pada pertemuan ini digelar”tutupnya mengakhiri..#tim/red











