banner 140x600
banner 140x600
HUKUM/KRIMINALSWARA DAERAHSWARA NASIONAL

Soal Eksekusi Rahmat Safrani, Rizky : Itu Sudah Sesuai Prosedur

×

Soal Eksekusi Rahmat Safrani, Rizky : Itu Sudah Sesuai Prosedur

Share this article

Swaramalut com, HALTENG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut) menanggapi terkait persoalan eksekusi oleh Jaksa Eksekutor terhadap terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Rahmat Safrani, tabrak aturan alias tidak sesuai prosedur.

Menurut Kasi Pidsus pada Kejari Halteng, Rizky Septa Kurnadhi, Statement yang dikeluarkan oleh Penasehat Hukun (PH) Rahmat Safrani, itu hanya dalili pengacara.

“Jadi, apa yang dilakukan oleh jaksa eksekutor itu sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana yang tertuang dalam pasal 270 KUHAP,” katanya.

Karena, dalam pasal tersebut menyebutkan, Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya,” jelas Rizky.

Dan lanjut Rizky, sangat tidak mungkin petikan putusan berbeda isinya dengan salinan putusan, terlebih lagi, ini adalah kasus korupsi dan ekstra ordinary crima yang merugikan negara dan masyarakat banyak.

“Namun, kalau terkait belum diterima salinan putusan itu bukan tugasnya Jaksa penuntut Umum (JPU), sebab tugas JPU hanyalah eksekutor,” tegasnya.

Lanjut Kasi Pidsus Kejari Halteng, petikan putusan itu berisi amar putusan majelis, hal ini juga ditegaskan oleh Mahkamah Agung (MA), bahwa petikan putusan pengadilan sudah bisa dijadikan dasar mengeksekusi terpidana setelah hakim memutus perkara lazimnya dilakukan proses minutasi, dan selama proses minutasi para pihak diberikan petikan putusan.

“Maka, melalui petikan putusan pun sudah bisa dijadikan dasar untuk dilakukan eksekusi, tetapi dalil pengacara yang keberatan dengan eksekusi, karena belum terima salinan putusan, itu sesuatu yang wajar dan alasannya selalu seperti itu,” tuturnya.

Rizky bilang, apa yang dilakukan pihaknya, sudah sesuai dengan surat edaran MA (SEMA) dalam penanganan perkara di MA diselesaikan dalam jangka waktu sejak perkara diterima, terhitung sejak perkara masuk dan dinyatakan selesai, jangka waktunya satu tahun sudah termasuk proses minutasi.

 

“Untuk lebih pastinya bisa dicek SEMA nya, baik itu SEMA No 1 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan Putusan dan Petikan Putusan, pada angka 3,” jelasnya.

Sementara, dalam angka 2 menyebutkan, untuk perkara pidana pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak putusan diucapkan kepada terdakwa/penasihat hukumnya, penuntut umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan menurut sesuai ketentuan KUHAP, hal ini termuat juga dalam Tiga Paket UU Bidang Peradilan, seperti Pasal 52A ayat 2 undang-undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Rizky juga menambahkan, eksekusi yang dilakukanya dilakukan, karena terpidana Rahmast Safrani dengan sendirinya mau menjalani putusan kasasi tersebut setelah Jaksa Ekskutor melayangkan panggilan.

“Bahkan eksekusi yang dilakukan jaksa tanpa upaya paksa, karena memang pak Rahmat ini kooperatif bahkan saat menuju Lapas Ternate atas kemauan sendiri dan ditemani pihak keluarga, jadi mana upaya paksanya ?,” tanya Kasi Pidsus Kejari Halteng.

Yang jelas, eksekusi yang dilakukan jaksa itu sudah sesuai dengan prosedur dan Undang-undang dan aturan – aturan lainnya.

“Mahkamah Agung menilai putusan kasasi sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap(inkracht), sejatinya tidak menghalangi upaya ekskusi yang dilakukan oleh jaksa ekskutor,” tutupnya. #Fay/red

banner 336x280 banner 336x280
banner 336x280

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!