banner 140x600
banner 140x600
OPINI & POLITIKSWARA DAERAHSWARA NASIONAL

Husein Ismail Angkat Bicara Terkait Enam Paket di Dinas PUPR dan Kesehatan Halteng Yang Masuk Temuan BPK

×

Husein Ismail Angkat Bicara Terkait Enam Paket di Dinas PUPR dan Kesehatan Halteng Yang Masuk Temuan BPK

Share this article
Foto : Plt Ketua KNPI Halteng Husein Ismail

Swaramalut.com HALTENG – Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah(Halteng) menganggarkan Belanja Barang dan Jasa TA 2020, Rp 466.089.905.636,00.dengan realisasi Rp 285.268.782.163,00 atau 61,20%.

 

Dari informasi yang didapat Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) secara uji petik atas paket pekerjaan fisik belanja modal menunjukkan bahwa terdapat enam paket pekerjaan yang terlambat diselesaikan dan belum dikenakan denda keterlambatan dengan total senilai Rp449.867.410,61,Diantaranya pekerjaan pembangunan Prasarana Olahraga Kecamatan Weda, Pembangunan Puskesmas Baru Gemia, Pembangunan Kantor BPKAD Tahap VII, Peningkatan Jalan Tanah ke Hotmix Ruas Jalan Lingkar Talaga Nusliko, Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Hotmix Dalam Kota Weda dan Pekerjaan Pengembangan Jaringan Irigasi D.I Trans Waleh.

 

Terkait hal tersebut Plt KNP Halteng Husain Ismail Angkat Bicara bahwa Permasalahan tersebut disebabkan PPK masing-masing pekerjaan kurang optimal dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak dan mengawasi kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor.

 

“ ini mengakibatkan hasil pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan secara tepat waktu dan potensi kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp449.867.410,61.” Ucapnya kepada media ini,Sabtu(22/1/2022)siang tadi.

 

Atas permasalahan tersebut, Lanjut Husein, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melalui Kepala Dinas PUPR dan Kesehatan menjelaskan bahwa pihak Dinas akan berkoordinasi dengan kontraktor pelaksana terkait denda keterlambatan dan mendesak untuk segera melakukan penyetoran kembali pada kas daerah sebesar yang telah menjadi temuan oleh BPK.

 

Bukan hanya itu saja kami juga mendesak kepada BPK agar bisa merekomendasikan Bupati Halmahera Tengah agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Kesehatan untuk menginstruksikan PPK masing-masing pekerjaan supaya memungut denda keterlambatan kepada kontraktor minimal sebesar Rp449.867.410,61.secepatnya..#Fay/red

 

Reporter : Faisal

banner 336x280 banner 336x280
banner 336x280

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!