Swaramalut.com SOFIFI – Aliansi Masyarakat Oba Bersatu(AMOB) Maluku Utara bekerjasama dengan Universitas Bumi Hijrah menyelenggarakan diskusi panel pemberdayaan UKM dengan tema “ Akselerasi Pembangunan zona ekonomi dan pemberdayaan pelaku usaha di kota sofifi provinsi Malut” pada Rabu (22/02/2023) pagi tadi yang bertempat di Ruang Terbuka Hijau(RTH)Sofifi.
Tema yang diangkat dalam diskusi kali ini sangat relevan dan penting bagi Indonesia, khususnya Maluku Utara, mengingat pembangunan zona ekonomi dan pemberdayaan pelaku UMKM merupakan komponen penting dalam perekonomian. Di masa yang akan datang, strategi untuk memberdayakan UMKM perlu di titik beratkan pada aspek pemberdayaan pelaku usaha, yang saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari.

Hadir dalam diskusi panel pada pagi tadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Malut, Kadis bersama Sekertatis Dinas PUPR Malut, Kepala BRI Unit Sofifi dan Perwakilan dari Universitas Bumi Hijrah serta ratusan pelaku usaha di kota Sofifi dan Insan Pers peliputan Sofifi.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Malut WA Zaharia, S.STP saat memberikan sambutan mengatakan terkait Akses dan peluang sebagai wujud komitmen Dinas Koperasi dan UKM dirinya menginginkan agar semua harus tau dulu terkait permasalahan ril yang menjadi kendala bagi pelaku usaha masing-masing.
WA zaharia menambahkan bahwa setiap pelaku usaha adalah UMKM dimana kita sekarang ini telah mengalami perubahan regulasi dengan hadirnya UU Cipta kerja tahun 2020 dan turunannya PP nomor 7 tahun 2021 telah menerus kriteria dari UKM itu sendiri. Dan kalau masalah fotmalnya Usaha Mikro sendiri adalah usaha ekonomi produktif orang pe orangan baik kriteria yang ada dalam perundang undangan.
” Jadi jangan lagi para pelaku usaha datang di Dinas perintah, nakertrans karena secara otomatis seluruh pelaku usaha adalah UMKM tinggal yang membedakan adalah kriteria klasifikasi mikro kecil menegah dan besar. Sementara untuk usaha kecil sama pengertiannya hanya bisa membedakan dia anka perusahan dari usaha menengah dan besar”jelasnya.
Bukan itu saja, untuk usaha mikro pada UU nomor 20 Tahun 2028 ditentukan modal usaha 50 juta ke bawah, tetapi ada perubahan regulasi makan itu tergerusut dengan modal usaha bersihnya 1 miliar ke bawah dan usaha mikro itu menjadi tanggung jawab kabupaten/kota sementara untuk 1 miliar sampai 5 miliar merupakan usaha kecil yang menjadi tanggung jawab provinsi namun disisi lain kewenangan untuk pemberdayaan UMKM yang adadi Indonesia adalah kewenangan konruen xan bisa terbukti presiden di tahun 2020-2021 mengelontorkan modal usaha profuktif dan itu bukan menyalahi aturan namun kewenangan itu bisa diatasi bersama.

Persaingan global dalam dunia usaha, kini sudah sangat ketat. Dimana para pelaku usaha dituntut harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, salah satunya, bagaimana cara memasarkan produk mereka dalam dunia yang kini serba digital.
Di zaman yang kini serba digital ini, banyak sekali media sosial yang muncul ditengah masyarakat. Sehingga trend dan pola pada masyarakat pun berubah dan menjadi tantangan bagi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang diharuskan untuk kreatif dan kritis dalam mengambil peluang bagi usahanya dan sekarang ini Dinas Koperasi dan UKM mendapati 8 klasifikasi di semua level yang menjadi persiapan penting satu diantaranya adalah permodalan”tutur WA Zaharia.
Hal senada juga di sampaikan oleh Kadis PUPR Malut Ir. Saifuddin Djuba, ST., M.Si mengatakan bahwa Dinas PUPR dukungan inovasi dan teknologi dalam pembangunan infrastruktur untuk menjadi lebih baik, cepat, dan lebih murah. “Pemanfaatan teknologi yang tepat guna, efektif, dan ramah lingkungan juga didorong guna menciptakan nilai tambah dan pembangunan berkelanjutan sehingga manfaat infrastruktur dapat dirasakan generasi mendatang dan bagun pelaku usaha.

Lebih lanjut Kadis PUPR Malut menjelaskan, Kota Sofifi merupakan bagian dari ibukota Provinsi Malut dan menjadi salah satu kota yang tumbuh sangat cepat.
Rencana pengembangan kawasan ibu kota Sofifi, kata Saifufdin Djuba, merupakan salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah melalui keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi program pembangunan khususnya infrastruktur PUPR yang sinergis antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat pemerintahan.
Kegiatan yang diikuti ratusan peserta ini ditutup dengan dialog antara para peserta yang hadir dengan para narasumber.#tim/red











