banner 140x600
banner 140x600
SWARA DAERAHSWARA NASIONAL

BPK Temukan Ratusan Juta Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di Pemkab Halteng

×

BPK Temukan Ratusan Juta Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di Pemkab Halteng

Share this article
Foto Ilustrasi

Swaramalut.com HALTENG – Sejumlah kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat bagi pegawai negeri sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah(Halteng). Total kelebihan itu sebesar Rp 310.311.200,00. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor : 06.A/LHP/XIX.TER/05/2021 Tanggal : 19 Mei 2021 dimana kelebihan itu terdiri dari Rp 26.088.900,00 untuk PNS yang telah mutasi keluar. Dan Rp 284.222.300,00 untuk PNS yang telah telah pensiun.

Dari keterangan yang diterima media ini sesuai dengan LHP, Jumat(28/1/2022) bahwa Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban pembayaran gaji dan tunjangan, diketahui masih terdapat pembayaran gaji kepada lima orang ASN yang telah mutasi keluar dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dengan total sebesar Rp26.088.900,00. Dengan rinciannya sebagai berikut :

–    Berdasarkan SK Nomor 824.2/181/KPTS/2020 tanggal 15 Juni 2020, disebutkan bahwa ASN a.n. EHMB mutasi ke RSUD Dr.H.Chasan Boesoirie Kota Ternate terhitung mulai tanggal 1 Juni 2020. Berdasarkan SKPP Nomor 900/44/SKPP/BPKAD/2020, pegawai yang bersangkutan masih menerima pembayaran gaji terakhir sampai dengan akhir bulan Juli 2020. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban pembayaran gaji, pegawai yang bersangkutan masih menerima pembayaran gaji bulan Agustus dan September 2020 sebesar Rp5.267.200,00.

–    Berdasarkan SK Nomor 824.3/844/KPTS/2019 tanggal 18 September 2019 disebutkan bahwa ASN a.n. MM mutasi ke Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019. Berdasarkan dokumen SKPP Nomor 900/46/SKPP/BPKAD/2020, pegawai yang bersangkutan masih menerima pembayaran gaji terakhir pada bulan Juli 2020. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban pembayaran gaji, pegawai yang bersangkutan masih menerima pembayaran gaji pada bulan Agustus 2020 sebesar Rp4.742.000,00;

–        Berdasarkan SK Nomor 824.4/436/KPTS/2020 tanggal 29 September 2020, disebutkan bahwa ASN a.n. H mutasi ke Dinas Ketahanan Pangan Kota Tidore terhitung mulai tanggal 29 September 2020. Berdasarkan dokumen SKPP Nomor 900/71/SKPP/BPKAD/2020, pegawai yang bersangkutan masih menerima pembayaran gaji terakhir pada bulan November 2020. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban pembayaran gaji, pegawai yang bersangkutan masih menerima pembayaran gaji pada bulan Desember 2020 sebesar Rp4.379.600,00;

–       Berdasarkan SK Nomor 824.3/431/SKPTS/2020 tanggal 14 Agustus 2020, disebutkan bahwa ASN a.n. KS mutasi ke Dinas Ketahanan Pangan Kota Tidore terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2020. Berdasarkan dokumen SKPP Nomor 900/72/SKPP/BPKAD/2020, pegawai yang bersangkutan masih menerima pembayaran gaji terakhir pada bulan November 2020. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban pembayaran gaji, pegawai yang bersangkutan masih menerima pembayaran gaji pada bulan Desember sebesar Rp3.966.700,00; dan

–     Berdasarkan SK Nomor 00023/KEP/EU/27371/2019 tanggal 15 Juni 2020, disebutkan bahwa ASN a.n. MAA mutasi ke Kota Makassar, Provinsi Sumatera Selatan mulai tanggal 1 Oktober 2019. Berdasarkan SKPP Nomor 900/25/SKPP/BPKAD/2020, pegawai yang bersangkutan masih menerima pembayaran gaji terakhir pada bulan April 2020. Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban pembayaran gaji, pegawai yang bersangkutan masih menerima gaji bulan Mei dan Juni 2020 sebesar Rp7.733.400,00.

Sedangkan Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan kepada ASN yang Telah Pensiun terdapat sebanyak 21 orang dengan jumlah nilai Sebesar Rp284.222.300,00 sehingga total secara keseluruhan adalah Rp 310.311.200,00.-

Menurut BPK dalam LHP bahwa Kepala OPD dan Bendahara Gaji OPD belum memutakhirkan data kepegawaian tepat waktu dan Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD terlambat menerbitkan SKPP yang menjadi dasar penghentian pembayaran gaji serta Admin dan operator gaji dalam melakukan verifikasi pembayaran gaji kurang cermat dan menggunakan data yang tidak tersinkronisasi.

BPK merekomendasikan Bupati Halmahera Tengah agar memerintahkan Kepala OPD terkait untuk selalu memutakhirkan data kepegawaian tepat waktu dan kepala BPKAD harus menginstruksikan kepada Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD supaya selalu tepat waktu dalam menerbitkan SKPP yang menjadi dasar penghentian pembayaran gaji serta Admin dan operator gaji supaya dalam melakukan verifikasi pembayaran gaji menggunakan data yang telah tersinkronisasi selain itu juga masing-masing pegawai yang terkait untuk bisa mengembalikan kelebihan pembayaran gaji sebesar Rp310.311.000,00..#Fay/red

Reporter : Faisal
banner 336x280 banner 336x280
banner 336x280

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!