Swaramalut.com TERNATE – Dugaan praktek minta fee atau pungutan liar pada kegiatan Kerjasama Media di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Maluku Utara, disoroti DPD GMNI(Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia)Maluku Utara.
Atas dugaan tersebut DPD GMNI Malut desak Gubernur agar segera mengevaluasi atau copot jabatan Kadis dan PPK.
Hal ini dikatakan langsung oleh Ketua DPD GMNI Malut Maskur Latif saat dikonfirmasi sejumlah awak media, Selasa(24/5/2022).
Maskur menegaskan bahwa, Gubernur harus secepatnya mengevaluasi kinerja kedua bawahan ini, sebab apa yang dilakukan terkait dugaan permintaan fee itu bagian daripada pelanggaran hukum, dan itu tidak dibenarkan dengan alasan apapun.
” Pungli adalah salah satu tindakan melawan hukum yang diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 junto. Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pungutan Liar adalah termasuk tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang harus diberantas”ujarnya.
Ia menuturkan, tindakan yang dilakukan oleh Kadis dan PPK merupakan kesalahan besar dan berpotensi merusak atau merugikan negara karena hal ini sudah berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan yang akan tidak sesuai dengan perjanjian yang sesuai dengan ketentuan.
“Oknum Kadis serta PPK itu sendiri harusnya menyadari bahwa tugas mereka sudah diatur sebagaimana mestinya dan telah mendapatkan bayaran dari negara melalui gaji dan tunjangan, sehingga tidak dibenarkan menerima fee dalam bentuk apapun,” tegasnya.
Maskur juga bilang, untuk itu pihaknya mendesak agar gubernur Malut Abdul Gani Kasuba segera menindaklanjuti dugaan tersebut dan langsung mengevaluasi kinerja dari Kadis dan PPK yang telah mencoreng nama baik Aparatur Sipil Negara(ASN) lingkup Provinsi Malut.
” Kami DPD GMNI Malut siap mengawal praktek minta-minta fee yang ada di dinas PUPR Malut yang diduga sudah berlangsung lama dari tahun ke tahun” tutupnya mengakhiri..#tim/red











