Swaramalut.com TERNATE – Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba di ingatkan agar bertindak tegas terhadap bawahan. Terutama pada pimpinan OPD jika dinilai kinerjanya tidak baik atau maksimal maka di copot saja jangan merasa takut.
” Semua Pimpinan OPD lingkup Pemprov Malut harus dapat menunjukan kinerjanya dengan baik sehingga pilihan Gubernur akan Semua esalon dua tidak salah dan mampu melaksanakan kinerjaanya secara tepat dan akurat sampai diakhir jabatan gubernur di Desember mendatang. ” Ujar Mudasir Ishak Ketua Pemuda Solidaritas Merah Putih(PSMP) Malut kepada media ini, senin (19/06/2023).
Lanjut Mudasir, penataan jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) bertujuan untuk peningkatan kinerja. Sehingga pergantian dan pemindahan posisi pejabat dijajaran pemprov malut dapat berjalan sesuai dengan tujuannnya bukan karena suka dan tidak suka(Like and Dont Like) dan dekat dan tidak dekat(close and Not close) atau ada hal pribadi yang mengikat.
“Kalau tidak bagus kinerjanya tentunya harus diganti, karena pejabat itu harus bisa menunjukan kinerja terbaiknya. Seperti halnya Kepala BPKAD Ahmad Purbaya yang dinilai tidak becus dalam pengaturan keuangan daerah sehingga Pemprov Malut yang pada tahun ini mendapatkan perdikat WDP dari BPK. Ini telah menunjukan bahwa dirinya tidak serius dalam melakukan tugasnya dan itu wajib diganti” tegas Dace panggilan akrabnya.
Menurutnya, pemilihan posisi pejabat melalui analisasi yang kuat hingga kinerjanya tidak akan menghambat kinerja pemerintah dalam mencapai program pembangunan sebagai visi misi yang diemban selama ini.
“Dalam penataan jabatan mutasi tentunya kita dukung, tetapi bila yang diberikan amanah tak menjalankan program kerja sesuai dengan harapan maka harus jelas dievaluasi lalu diganti bukan karena Suka, dekat atau selalu memberi dalam tandakutip selalu menuruti perintah atasannya saja namun kerja pokoknya tidak dijalankan maka wajib untuk di ganti , jangan menambah beban yang ada” tuturnya.
Masih ada OPD yang dijabat pelaksana tugas (Plt) yakni Dinas pertanian, Dispora, Bappeda, Perkim dan Dinas PUPR dan ini seharusnya di isi dan di defenitifkan bukan didiamkan sebab masa jabatan Gubernur hanya sampai diakhir tahun ini.#tim/red











