Swaramalut.com HALUT- Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah.
Kegiatan berlangsung di Ruang Meeting VIP Wakil Bupati Lantai II Kantor Bupati Halmahera Utara, Senin (21/9/2026).
Rakor dibuka oleh Asisten III Valentino E. Leiwakabessy, didampingi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, serta dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdaganga, beserta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Pertemuan ini difokuskan pada penyusunan langkah strategis menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, terutama melalui penguatan sistem distribusi pangan antardaerah.
Dalam pembahasan dikemukakan bahwa Halmahera Utara termasuk daerah yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), khususnya pada komoditas cabai rawit.
Kondisi ini dipengaruhi cuaca ekstrem serta aktivitas erupsi Gunung Dukono yang mengganggu produksi sekaligus jalur distribusi pangan.
Sebagai langkah penyelesaian, pemerintah daerah mendorong penguatan kerja sama perdagangan dengan daerah penghasil, khususnya Sulawesi Utara.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Halmahera Utara, Nyoter Koenoe, menjelaskan bahwa kerja sama antardaerah selama ini telah berjalan secara informal.
Namun, seiring menipisnya stok sejumlah komoditas, pola tersebut perlu diperkuat dengan sistem distribusi yang lebih terkoordinasi.
“Kami berupaya membangun konektivitas langsung antara pembeli dari Manado dengan pelaku usaha di Halut, salah satunya dengan mengajukan dukungan subsidi transportasi laut,” ujar Nyoter.
Dukungan ini sejalan dengan arahan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mendorong daerah mengalami kendala distribusi untuk mengajukan permohonan subsidi transportasi.
Kebijakan ini diharapkan dapat menekan biaya pengiriman pangan dari daerah penghasil, sehingga harga di tingkat konsumen tetap terjangkau.
Selain mengandalkan dukungan pusat, pemerintah daerah juga diimbau mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna menunjang ketersediaan pangan.
Bapanas akan mempertimbangkan tingkat kenaikan harga, kemampuan fiskal daerah, serta kendala transportasi sebelum menetapkan daerah penerima bantuan.
Melalui rapat ini, diperkuat komitmen sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemerintah pusat guna menjaga pasokan pangan stabil, harga terkendali, serta menekan laju inflasi di Kabupaten Halmahera Utara. (*)
