Swaramalut.com HALUT- Upaya keras Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Piet Hein Babua dan Wakil Bupati Kasman Hi Ahmat untuk mewujudkan pembangunan Halmahera Utara SETARA, khususnya di sektor pertanian, kini membuahkan hasil.
Kurang dari tiga bulan setelah pengajuan usulan, Pemerintah Pusat telah menyetujui sebagian besar rencana pembangunan infrastruktur pertanian dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp 100 miliar.
Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari surat usulan yang dikirimkan Bupati Halmahera Utara ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Nomor 600.9.7/389.a pada tanggal 21 April 2026.
Usulan tersebut sendiri disusun setelah pertemuan yang berlangsung di Tobelo pada 10 Februari 2026, yang dihadiri pihak Kementerian PUPR, Balai Wilayah Sungai, serta Anggota DPR RI Irena Y Roba.
Dari empat usulan yang diajukan, Pemerintah Pusat menyetujui tiga program strategis di sektor sumber daya air guna mendukung upaya swasembada pangan di daerah ini. Ketiga proyek tersebut memiliki total anggaran sebesar Rp 90.116.628.000,- yang meliputi:
Daerah Irigasi (D.I.) Kusuri, Pembangunan daerah irigasi baru dengan anggaran Rp 30.761.764.000. D.I. Paca Leleoto, Peningkatan jaringan irigasi dengan anggaran Rp 24.613.145.000. D.I. Gagaapok, Rehabilitasi jaringan irigasi dengan anggaran Rp 34.741.719.000,-
Selain itu, Pemerintah Pusat juga menyetujui pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di 11 lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Utara dengan estimasi anggaran sekitar Rp 20 miliar.
Kepala Dinas PUTR Kabupaten Halmahera Utara, Williams Jesajas, menjelaskan bahwa saat ini proses persiapan penunjukan penyedia barang dan jasa sedang dilakukan.
Seluruh pekerjaan pembangunan nantinya akan dilaksanakan melalui Balai Wilayah Sungai Maluku Utara.
“Output yang diharapkan dari pembangunan ini adalah pada D.I. Kusuri akan dibangun bendung, D.I. Paca akan dikerjakan pembangunan jaringan irigasi pasangan batu primer dan sekunder, sedangkan pada D.I. Gagaapok akan dilakukan rehabilitasi terhadap jaringan irigasi yang sudah ada,” jelas Willy Jesajas.
Ia menambahkan, dengan digabungkannya kedua kegiatan pembangunan tersebut, maka pada tahun 2026 ini Pemerintah Daerah Halmahera Utara mendapatkan intervensi pembangunan infrastruktur pertanian dari Pemerintah Pusat senilai lebih dari Rp 100 miliar.
“Program ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di Halmahera Utara,” pungkas Williams Jesajas.
