SwaraMalut.com HALUT- Dalam rangka menyikapi perkembangan situasi yang terjadi di tanah air, di mana sejumlah daerah mengalami gejolak, Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein, mengadakan pertemuan dan dialog dengan Organisasi Kepemudaan lintas iman di Kabupaten Halmahera Utara. Acara ini berlangsung pada Selasa, 2 September 2025, di ruang rapat Bupati, lantai II Kantor Bupati.
Rapat tersebut dihadiri oleh Kapolres Halmahera Utara, yang mewakili Dandim, serta beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Sekretaris Daerah Erasmus J. Papilaya sebagai moderator. Organisasi yang hadir dalam dialog ini meliputi GAMKI, GMKI, ANSOR, GMNI, Pemuda Katolik, dan organisasi lainnya.
Bupati Piet Hein membuka dialog dengan menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di daerah. Ia mengajak semua peserta untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, dengan menegaskan bahwa menyuarakan aspirasi bisa dilakukan melalui dialog yang santun, bukan hanya melalui unjuk rasa.
“Mari kita suarakan hal-hal yang masih kurang dalam pelayanan pemerintah, dan kami terbuka untuk menerima masukan,” kata Bupati.
Selama pertemuan, berbagai isu baik nasional maupun lokal di Kabupaten Halmahera Utara diangkat oleh Organisasi Kepemudaan, termasuk masalah tapal batas, pengawasan warga Roko yang ditahan di Halbar, kelangkaan BBM (Pertalite dan Minyak Tanah), serta isu Hilirisasi Kelapa dan BPJS.
Bupati menjawab isu-isu tersebut dengan menjelaskan langkah-langkah yang sedang diambil pemerintah daerah. Ia membeberkan bahwa Pemda berupaya menyelesaikan masalah tapal batas, minyak tanah, dan penyimpangan pada BBM bersubsidi.
Untuk masalah kelangkaan BBM, pihaknya akan melakukan konsultasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Mengenai krisis listrik, Bupati meminta masyarakat bersabar sambil menunggu integrasi mesin baru ke dalam sistem.
Lebih lanjut, terkait Hilirisasi Kelapa, ia menjelaskan bahwa Pemda Halut berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengolahan produk kelapa di daerah. Bupati berharap agar ke depan produk kelapa dapat diekspor langsung melalui Halmahera Utara untuk menambah nilai ekonomis dan menciptakan lapangan kerja.
Di akhir pertemuan, disepakati bahwa meskipun pendapat boleh disampaikan, hal itu tidak boleh disampaikan secara anarkis dan harus menjaga ketentraman masyarakat. Sejumlah kesepakatan juga dirumuskan, termasuk penggunaan hastag “Jaga Indonesia, Jaga Halmahera Utara, dan Tolak Aksi Anarkis.”
Dialog ini menjadi langkah penting dalam memelihara hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dan pemuda lintas iman untuk menciptakan Halmahera Utara yang lebih baik.#jojo
