SwaraMalut.com HALUT- Kualitas pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di Desa Kusuri, Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara, dinilai sangat memprihatinkan. Padahal, proyek yang bersumber dari anggaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan mulai dikerjakan sejak akhir Maret 2026 ini baru saja rampung dibangun, namun kondisinya sudah rusak parah.
Dugaan ketidakberesan dalam pelaksanaan proyek ini mengarah pada keterlibatan oknum pejabat lingkungan Pemprov Maluku Utara serta pihak pemegang tender atau pelaksana pekerjaan yang diminta untuk mempertanggungjawabkan hasil buruk tersebut.
Sorotan dan kritik tajam ini disampaikan oleh akademisi Universitas Halmahera (UNIERA), Decky Ice, dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (14/5/2026). Ia menjelaskan, secara keseluruhan terdapat 11 titik lokasi pembangunan jalan usaha tani di desa tersebut.
Dari jumlah itu, sebagian masih dalam proses pengerjaan, namun ada satu titik yang sudah dinyatakan selesai secara administrasi, meskipun kualitas fisiknya sangat buruk dan sudah mengalami kerusakan padahal usianya belum genap sebulan.
“Progres pekerjaan masih berlangsung di beberapa titik lainnya, tapi di titik yang bermasalah ini dianggap selesai dengan kondisi yang memprihatinkan atau sudah mulai rusak,” tegas Decky.
Pihak pengawas dan wakil rakyat diketahui sudah meninjau lokasi tersebut. Decky menginformasikan bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah, khususnya Inspektorat Provinsi Maluku Utara, beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara, telah turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi jalan yang menjadi sorotan publik itu.
Namun, ia menyoroti ketimpangan yang sangat mencolok. Menurut pengamatannya, hasil pekerjaan di titik-titik lain terlihat jauh lebih bagus dan rapi, terutama di lokasi-lokasi yang berdekatan dengan lingkungan kebun para pejabat. Sementara di lokasi lain yang jauh dari perhatian pejabat, kualitasnya sangat rendah.
“Di titik yang lain hasil pekerjaan luar biasa, hasilnya bagus karena ada di lokasi para pejabat, makanya pekerjaan mulus. Tapi tidak dengan titik yang kami sorot ini,” keluhnya.
Masalah lain yang turut menguatkan dugaan ketidakberesan adalah tidak dipasangnya papan nama proyek di seluruh titik pekerjaan. Padahal, papan proyek merupakan keharusan yang memuat informasi penting seperti nilai kontrak, waktu pelaksanaan, dan nama pelaksana.
Karena tidak ada papan tersebut, masyarakat maupun pihak pengawas sulit memastikan berapa besar nilai anggaran yang seharusnya dikucurkan untuk pembangunan jalan tersebut.
“Soal papan proyek, di semua titik tidak dipasang. Jadi kami belum bisa pastikan nilai kontrak pekerjaan jalan tani ini berapa nilainya,” ungkap Decky.
Kondisi ini menimbulkan kecurigaan kuat bahwa ada potensi besar dana negara yang tidak terdistribusikan secara utuh dan tepat sasaran. Menurutnya, ketiadaan informasi publik berupa papan proyek dan hasil pekerjaan yang buruk menjadi indikasi kuat adanya penyimpangan penggunaan anggaran.
Ia memperingatkan, jika fungsi pengawasan tidak berjalan maksimal dan persoalan ini dibiarkan, maka masyarakatlah yang akan menjadi korban utama. Masyarakat, khususnya para petani, kehilangan haknya untuk menikmati infrastruktur jalan yang layak guna menunjang kegiatan ekonomi dan pengangkutan hasil bumi.
“Berbahaya sekali jika fungsi pengawasan tidak maksimal. Yang menjadi korban nanti adalah rakyat, karena infrastruktur jalan tani yang dibangun menggunakan uang negara akhirnya tidak bisa dinikmati dengan baik dan layak,” pungkas Decky seraya menegaskan kembali agar pelaksana teknis dan pihak ketiga bertanggung jawab penuh atas kekacauan dan kerugian yang terjadi.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara maupun pihak pemegang tender pelaksana proyek tersebut masih dalam proses diupayakan untuk dikonfirmasi guna mendapatkan tanggapan dan penjelasan resmi terkait dugaan ketidakberesan proyek yang disorot tersebut.
