Swaramalut.com HALUT- Kabupaten Halmahera Utara merupakan salah satu Daerah yang telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah Daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan Daerah.
“SIPD merupakan sistem informasi yang memuat perencanaan pembangunan Daerah, keuangan Daerah, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan Daerah,” Ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Utara Irfan Soekoenay Kepada media ini, Kamis (17/02/2022).
Bukan hanya itu, dia menjelaskan, SIPD berfungsi juga sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara nyata dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan Daerah secara rasional, efektif dan efisien.
Kendati demikian, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebutkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berbasis teknologi saat ini kuat dugaan sengaja digunakan untuk menjadi alasan penundaan pembayaran gaji PNS di Kabupaten Halmahera Utara.
Padahal Irfan Bilang, sejatinya penggunaan SIPD akan mempermudah dan mempercepat proses pengelolaan Keuangan Daerah, dan bukan sebaliknya terjadi penunggakan.
“Salah satunya pembayaran gaji PNS sebagai bagian dari pengeluaran rutin Pemerintah Kabupaten. kemudian belum lagi jika melihat catatan APBD tahun 2022 yang defisit 100 miliar lebih,” Kesalnya.
Menurut Irfan, dengan menggunaan SPID seharusnya dapat mengatasi permasalahan pengeluaran rutin seperti gaji PNS. Selain itu, Hak – hak keuangan PNS mestinya dapat terbayarkan secara pasti agar roda ekonomi di Kabupaten Halmahera Utara dapat bergerak naik” Pungkasnya..#jojo
