Swaramalut.com, TERNATE – Terkait dengan vitalnya rekaman percakapan Ijazah Palsu milik Bupati Halmahera Selatan (Halsel) Maluku Utara (Malut) yang beredar di Media Sosial (Medsos) Facebook pekan kemarin, Praktisi hukum Maluku Utara Agussalim R Tampilang angkat bicara.
Menurut Agus, rekaman percakapan yang viral di Media Sosial (Medsos) Facebook diduga kuat ada kesengajaan dalam penghentian perkara ijazah palsu Bupati Halsel Usman Sidik yang dilaporkan oleh Kuasa Hukum Bahrain Kasuba dan Dikbud Malut, Muhammad Konoras.
“Pasalnya, dalam rekaman percakapan tersebut juga dibahas terkait langkah menghentikan perkara ijazah palsu Usman Sidik (Bupati Halsel) itu guna memuluskan yang bersangkutan (Usman Sidik) menjadi Bupati Halsel,” katanya.
Olehnya itu, Agus bilang, perkara ijazah palsu Usman Sidik (Bupati Halsel) harus dibuka kembali karena pengakuan dalam percakapan sudah jelas dan merupakan bukti yang sempurna.
“Jadi, rekaman percakapan yang beredar di Dunia Maya merupakan Bukti baru (Novum), sehingga menjadi dasar dibuka kembalinya perkara tersebut,” jelasnya.
Lanjut Agus, dari pengakuan oknum -oknum dalam rekaman ini, penyidik Polda Malut wajib untuk menindak lanjuti tidak boleh tidak.
“Jika tidak, maka benar laporan tersebut ada politisasi hukum, sehingga Kompolnas perlu menyoroti kinerja penyidik seperti ini karena telah merugikan pencari keadilan,” tegasnya.
Dan melalui rekaman percakapan itu juga, Propam Polda Malut harus mengambil tindakan kepada dua oknum penyidik yang disebut dalam rekaman tersebut serta memeriksa semua penyidik yang terlibat dalam perkara tersebut.
“Karena isi percakapan dalam rekaman telah memberikan artikulasi kepada publik bahwa kasus tersebut dihentikan karena ada konspirasi jahat antara oknum penyidik dan oknum pengacara bukan tidak cukup bukti seperti SP3,” ujarnya.
Dia juga mengakui, setiap perkara ijazah palsu ini berhembus ke publik nama besar Muhammadiyah selalu dicatut atau terbawa – bawa seolah-olah Ijazah yang diduga bermasalah adalah produk Muhammadiyah.
“Untuk itu, pihak Muhammadiyah dalam hal ini Muhammadiyah provinsi Malut harus mengambil langkah dengan melakukan investigasi terkait ijazah tersebut agar kasus ini menjadi terang dan dapat mengobati kegelisahan publik,” ucap Agus.
Karena Muhammadiyah adalah organisasi gerakan islam yang berlandaskan Alquran dan as-Sunanah dengan watak tauhid yang senantiasa istiqamah dan aktif dalam melaksanakan dakwah dan pendidikan di Indonesia tidak mungkin terlibat dengan ijazah yang bermasalah.
“Namun, karena nama besar Muhammadiyah telah diseret-seret oleh oknum-oknum dalam percakapan berita viral pada beberapa hari lalu telah mendatangkan kerugian bagi Muhammadiyah,”tuturnya. #chull/red











