Swaramalut.com TERNATE – Pemerintah Kabupaten dan Kota wajib melaksanakan upaya penurunan prevalensi stunting secara terintegrasi melalui upaya 3 pilar utama yakni penerapan paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional(JKN)sebab itu merupakan salah satu program yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu program prioritas daerah.
“Pencegahan Stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk membebaskan setiap anak Indonesia dari resiko terhambatnya perkembangan otak yang menyebabkan tingkat kecerdasan anak tidak maksimal”, tegas Wakil Gubernur Malut M.Al Yasin Ali pada Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting(TPPS)Provinsi Maluku Utara tahun 2022 yang bertempat di ballroom Royal Resturant Ternate, Sabtu(4/6/2022) pagi tadi.
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (Balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). “Pencegahan stunting melalui aksi integrasi adalah sebuah instrumen dalam bentuk kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi dalam penurunan stunting”, kata Wagub M.Al Yasin Ali sekaligus sebagai ketua Tim TPPS Maluku Utara.

Wagub Katakan, Pemerintah pusat telah mendorong agar segera membentuk Tim koordinasi percepatan penurunan stunting, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota melalui surat keputusan kepala daerah dengan struktur yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, kemudian penguatan kerangka intervensi yang ditujukan untuk memastikan konvergensi sampai ke tingkat keluarga sesuai dengan perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.
Wagub melanjutkan, perpres ini juga mengunakan pendekatan keluarga, serta penguatan kerangka pendanaan dimana pendanaan percepatan penurunan stunting mengunakan dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBDesa serta sumber-sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Selain itu juga Wagub mengatakan, untuk mencapai target reverensi Stunting pada tahun 2024 sebesar 14 persen maka pemerintah Provinsi ma PKK ut berkewajiban untuk melakukan aksi nyata melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Disisi lain langkah konkritnya adalah dengan mengoptimalkan fungsi kelembagaan dan penganggaran daerah.
” Saat ini semua kabupaten/kota diharuskan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan daerah(RPJPD, RPJMD, RAD pangan dan gizi) dimana selain mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan dan selalu meningkatkan alokasi APBD untuk mendukung program/kegiatan Intervensi gizi spasifik dan gizi sensitiv”jelas Wagub.

” Pencegahan stunting membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas Rumah Tangga 1.000 Hari Pertama Kelahiran. “Untuk mencapai keterpaduan/ integrasi tersebut diperlukan penyelarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkatan pemerintahan dan masyarakat”, tegas Wagub
Oleh sebab itu Wagub berharap tim TPPS ini akan menjadi sarana konsolidasi dan koordinasi untuk dapat merencanakan berbagai program yang mampu menurunkan penderita Stunting diwilayah ini. Pemerintah provinsi Malut akan terus membangun komunikasi bersama antar pihak agar dapat lebih sinergi mengembangkan inovasi yang lebih aplikatif bagi masyarakat serta dilandasi oleh pendidikan khususnya agar program penanganan Stunting ini lebih berkualitas.

“Pencegahan Stunting merupakan investasi pembangunan sumber daya manusia dalam jangka panjang. Jika tidak, maka akan menjadi beban Indonesia ke depan. Kuncinya ada pada kesadaran masyarakat dan perubahan perilaku. Semua pihak harus ikut berperan karena pemerintah tidak bisa berperan sendirian, jadi harus ada keterlibatan juga dari pihak swasta, karena ini adalah kerja besar”,beber wagub mengakhiri.
Turut hadir dalam rakor TPPS kali ini yakni Ketua Tim TPPS Kabupaten/Kota se Malut, Forkopimda Provinsi Malut dan Kota Ternate dan para peserta rapat percepatan penurunan stunting Prov Maluku Utara..#tim/red











