Swaramalut.com TERNATE – Praktisi Hukum Zulham Djaguna menilai bahwa Lurah Makassar Barat Mardiyah Baud tidak paham aturan, atas pengangkatan dan perberhentuan RT/RW di lingkungan Malayucim beberapa waktu lalu.
” Jangan melakukan pemberhentian RT/RW, seperti membeli sepotong ikan cakalang dipasar dengan harga seribu rupiah, karena saat pengangkatan RT/RW itu memiliki SK dan dalam pengangkatan seharusnya lurah melaksanakan musyawarah dengan warga, bukan main nunjuk sana, nunjuk sini ” ungkapnya.
Lanjut Zulham, kehidupan yang tentram di kalangan masyarakat ialah bermusyawarah dan menghasilkan mufakat, sehingga kehidupan yang harmonis selalu terjalin, bahkan demi menjaga keutuhan keharmonisan itu, sehingga terbentuknya UU tentang desa guna untuk mengatur ketentrman di tingkat desa, termasuk pembentukan LKD di masing-masing wilayah desa atau kelurahan.
” jadi tugas dari Rukun Tetangga, (RT) dan Rukun Warga (RW), agar dapat mempermudah kepengurusan administrasi di tingkat desa maupun kelurahan, dan dalam pemberhentian dan pengangkatanpun ada prosedurnya, bukan seperti pemberhentian RT dan RW yang terjadi di kelurahan Makassar barat, ” katanya.
Menurut Zulham, Lurah harus baca aturan ada Permendagir 18 Tahun 2018 silahkan baca ketentuan pasal 6 bahkan di kemendagri tersebut juga mengatur syarat-syarat, seseorang yang di angkat menjadi RT/RW itu ada mekanismenya dan untuk memberhentikan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, bukan dengan cara lisan perlu di pertanyakan apakah pengangkatan dan pemberhentian sebagai lurah itu dengan cara lisan saja atau berdasarkan Surat Keputusan walikota Ternate.
” Maka dari itu lurah Makassar Barat yang telah memberhentikan perangkat Rukun Tetangga dan atau mengangkat lain orang untuk menjadi ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di kelurahan harus melalui sarat dan ketentuan yang berlaku baik yang di atur dalam UU 6 tahun 2014, permendagir 18 tahun 2018, dan juga Perwali nomor 5 tahun 2002” Tegasnya.
Zulham bilang, jangan karena hal suka atau tidak suka atau karena kelompok lain yang berseberangan sehingga memilih untuk tidak merata, dari Rukun Tetangga dan Rukun Warga maka suatu perkotaan semakin maju kalau tatakerama di tingkat kelurahan memiliki keharmonisan yang baik, jangan asal-asalan memberhentikan bawahan karena bersebrangan.
Diketahui, RT dan RW yang baru di angkat oleh Lurah Makassar Barat diduga merupakan anggota Partai Politik dan merupakan simpatisan sehingga warga akan melaksanakan aksi tuntutan pembatalan SK pengangkatan RT dan RW yang baru di angkat.
“Kami menduga jangan sampai karena kita beda pilihan, terus lurah memberhentikan dan mengangkat secara sepihak, dan kami akan gelar Aksi Penolakan di kantor Kelurahan serta kami akan keluhkan permasalahkan ini di Komisi I DPRD Kota Ternate ” Jelas salah satu warga lingkungan Malayucim RT 001 dan 002 serta RW 001..#tim/red











