SwaraMalut.com, TERNATE – Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan negeri (PN) Ternate, mengelar sidang lanjut kasus dugaan Korupsi Anggaran Makan Minum (Mami) dan Perjalanan Dinas (Perdin) Wakil Kepala Daerah (WKDH) Provinsi Maluku Utara (Malut), dengan terdakwa Muhammad Syahrastani, pada Rabu, (11/6/2025).
Sidang lanjutan dengan agenda pembuktian, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 7 orang saksi, yakni Krisnawanto, Syahruny, Sandra Ibrahim, Israwati Umar, Herlina, Aisa Lestaluhu dan Sumiyati Husen.
Saksi Sumiyati Husen dalam kesaksiannya, mengakui, pemotongan Perdin WKDH Malut sudah berjalan sejak tahun 2019 saat baru dilantik hingga tahun 2021, yakni sebesar Rp.1,5 juta perorang.
“Awalnya, saya berfikir itu wajar, karena baru dilantik (masa transisi) jadi belum membutuhkan anggaran dan kami staf WKDH sepakat untuk memotong berapa persen baik itu perjalanan luar daerah maupun di dalam daerah,” ungkapnya.
Dan sebagai pengumpul adalah ibu Rasna Rasid, berjalan selama 6 bulan Ibu Rasna tidak lagi mau menjadi pengumpulan.
Akibat dari tidak mau itu, ibu Rasna dikeluarkan dari staf WKDH, kemudian saya beberapa teman dipanggil oleh Ibu Wagub dan ditunjuklah ibu Herlina.
“Saat Ibu Herlina jadi penampung, itu terjadi gejolak karena pemotongan sudah tidak wajar biasanya kita diminta Rp1,5 juta, tiba – tiba diminta tambah Rp.500.000 dan saya sendiri diminta pemotongan Rp.5 juta, oleh Ibu Aisa Lestaluhu (Saksi) di Jakarta,” jelas Sumiyati.
Kami juga pernah diminta untuk menyetor, karena Ibu (Mutiara) mau bayar hutang ke China (orang) Rp 100 juta, karena masih kurang jadi dirinya diminta menambah lagi.
Sumiyati juga menambahkan, dalam setiap perjalanan Dinas itu semua diatur oleh Arini anak dari mantan Wagub yang merupakan PNS di Halten. Bahkan semua pengurus di Wagub Malut di Ternate di koordinir oleh Arini.
“Dia (Arini) yang mengatur siapa yang berangkat siapa yang tidak, termasuk makan dan minum di Rumah Wagub di Ternate,” terangnya.
Tetapi saa ditanya terkait apakah anggaran makan – minum yang dianggarkan itu digunakan ?
“Tidak, karena setiap kami datang ke kediaman itu tidak ada makan, bahkan pada hari besar kami para pegawai (Staf WKDH) yang bekerja menyiapkan prasmanan, dan bahkan kami pernah bermalam karena bekerja untuk menyiapkan makanan,” tandas Sumiyati.
Sementara saksi Aisa Lestaluhu, mengakui dirinya yang ditunjuk sebagai pengumpul, setelah mengumpulkan langsung menyetor ke Ibu Wagub atau ke Arini.
“Dan saat menyetor kadang lewat Atan (Terdakwa) atau bersama dengan atau juga pernah,” tuturnya.
Lain hal dengan saksi Herlina, dalam kesaksiannya, mengakui dirinya pernah menerima uang perjalanan Dinas tetapi tidak berangkat.
“Itu bukan hanya sekali tetapi lebih dari 10 kali,” singkatnya. Namun saat ditunjukan bukti perjalanan Dinas, saksi mengakui pernah menerima uang perjalanan fiktif itu sebanyak 12 kali.
Sedangkan, Saksi Sandra Ibrahim mengakui, kami (staf WKDH) pernah melakukan perjalanan dinas di 5 kabupaten selama bulan Ramadhan kamar, tetapi uang perjalanan dinas tidak dapat atau di bayarkan.
“Uang perjalanan dinas tersebut juga tidak berani kami tanya ke Ibu Wagub, karena kalau ditanya kami akan ancaman dan tidak diberikan lagi perjalanan dinas,” ujarnya.
Usai mendengar keterangan para saksi dan tanggapan terdakwa, majelis hakim yang diketuai Kadar Nooh dan didampingi Teguh dan Edy Sapran, menunda sidang dan melanjutkan pada Rabu pekan depan dengan agenda pembuktian (pemeriksaan saksi). #chull/red











