Swaramalut.com,Halbar – Sejumlah Bantuan Pemerintah Pusat yang diperuntukkan kepada masyarakat Halmahera Barat (Halbar) khususnya di Desa Adu Kecamatan Ibu Selatan diduga dipolitisasi oleh Pemerintah Desa (Pemdes) setempat dan Tim Sukses salah satu Kandidat Peserta Pilkda serntak Halbar 2020.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekertaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Halbar Joko Ahadi usai melakukan kunjungan kerja (Kuker) di Desa Adu Kecamatan Ibu Selatan, Senin 05 Oktober 2020.
“ Jadi dari hasil Kuker Komisi I tadi, kita temukan adanya dugaan politisasi sejumlah bantuan dari Pusat, yakni, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Pangan (BSP), dan Bantuan Rumah Kumuh yang dilakukan oleh Pemdes dan Tim sukses salah satu kandidat,” katanya.
Lanjut Ketua Fraksi Golkar Halbar, kami selaku wakil rakyat di legislatif, sangat disayangkan dengan apa yang dilakukan oleh Pemdes Adu yang mencoba mempolitisasi dan juga mengintimidasi kepada warga setempat melalui bantua pusat tersebut untuk kepentingan kandidat tertentu.
“sebab, Bantuan tersebut merupak program Nasional yang dirancang oleh Pemerintah Pusat dan bukan pemerintah daerah, jadi Pemda melalui Pemdes setempat jangan mengintervensi program tersebut karena itu bukan kewenangan daerah,” tegas Jodi sapaan akrab Joko Ahadi.
Untuk itu, dirinya minta kepada para pendamping sosial didesa agar kerja secara profesional, dan juga Pemerintah Desa serta tim sukses jangan politisasi atau mengintimidasi masyarakat untuk ikut memilih salah satu kandidat pilihan kalian melalu bantua pusut, bahkan sampai dengan mengancam dengan mengalihkan bantuan kepada orang lain bilah tidak mendukung kandidat tertentu.
“dan atas apa yang menjadi temuan kami Komisi I, akan kami tindak lanjuti dengan memberikan warning terhadap Pemdes setempat dan juga Tim Sukses dari Kandidat tertentu,” ujar Jodi. #chull
