Swaramalut.com, HALTENG – Penghentian perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Buku pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) Provinsi Maluku Utara tahun 2018 – 2019 oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Halteng karena alasan anggaran penyelidikan lebih besar dari kerugian negara.
Hal tersebut tercuat saat dilakukan hering bersama pihak Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Halteng, Kamis, 18 Agustus 2022 kemarin.
Ketua KNPI Halteng, Husen Ismail, mengatakan, alasan yang disampaikan oleh pihak Kejari Halteng dalam hal ini Kajari Halteng, Yuana, itu sangat bertentangan dengan undang-undang 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor.
“Dimana alasan dari Kajari kepada kami, penghentian kasus pengadaan buku itu, karena biaya penyelidikan dan Persidangan lebih besar dari pada kerugian negara atas kasus ini,” kata Husen mengutip.
Bahkan lanjut Husen, Kajari Halteng juga mengatakan, dalam perkara tersebut sudah ada pengembalian kerugian negara maka, kasus tersebut ditutup.
“Ini kan aneh, bagaimana tidak, dalam undang-undang Tipikor, menyatakan pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana, jadi saya kira Kajari Halteng harus baca ulang undang-undang Tipikor,” ujarnya.
Dan atas pernyataan yang disampaikan Kajari Halteng terkesan melindungi atau menutup kasus yang merugikan keuangan negara cq Pemkab Halteng sebesar Rp200 juta dari total pagu Rp800 juta.
“Olehnya itu, pihaknya tidak akan tinggal diam dan menyuarakan kasus ini ke Kejati Malut bahkan ke Kejagung RI,” tegasnya. #fay/red











