SWARAMALUT.COM HALUT- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Halmahera Utara, Erasmus Joseph Papilaya, menegaskan pentingnya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Malifut dan Kao Barat yang selaras dengan kebutuhan nyata daerah sekaligus sejalan dengan program strategis nasional.
Pernyataan itu disampaikan saat membuka hari kedua konsultasi Publik I RDTR dan Focus Group Discussion (FGD) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang berlangsung di Marahai Park Hotel, Tobelo, Rabu (4/11/2026).
Sekda menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atas terselenggaranya penyusunan dokumen RDTR untuk kedua wilayah tersebut.
Ia meminta seluruh pemangku kepentingan terlibat aktif dan memberikan masukan konstruktif.
“Dokumen yang dihasilkan tidak hanya berlandaskan kajian teknis, tetapi juga harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di daerah,” tegas Erasmus Papilaya.
Sekda menekankan RDTR harus diselaraskan dengan Program Strategis Nasional (PSN), termasuk rencana pencetakan sawah baru dan perlindungan lahan baku sawah guna mendukung ketahanan pangan daerah.
“Harapannya, dokumen RDTR dapat disusun secara tepat dan sesuai kebutuhan daerah sehingga menjadi pedoman dalam pemanfaatan ruang dan pembangunan wilayah ke depan. Evaluasi secara bertahap juga diperlukan untuk menyesuaikan dokumen dengan dinamika perkembangan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Team Leader Penyusunan RDTR, Irawan Setiawan, menjelaskan bahwa wilayah perencanaan Kao Barat dengan luas sekitar 8.000 hektare diarahkan sebagai instrumen pengendalian sekaligus pengembangan wilayah yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan kabupaten, provinsi, hingga nasional.
“Kao Barat diproyeksikan menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi berbasis ketahanan pangan. Pengembangan pertanian padi, perkebunan kelapa dan pala, serta hilirisasi hasil produksi menjadi prioritas untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi masyarakat,” jelas Irawan.
Selain sektor pertanian, pemerataan pusat pelayanan dan pembangunan infrastruktur juga menjadi fokus utama.
Wilayah perencanaan akan dibagi ke dalam tiga subwilayah, didukung pengembangan jaringan jalan, irigasi, dan drainase guna memperkuat konektivitas serta mendorong pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Camat Kao Barat Abihud Djawali, serta para Kepala Desa se-Kecamatan Kao Barat.
Melalui konsultasi publik dan FGD ini, pemerintah berharap berbagai masukan dari pemangku kepentingan dapat memperkuat substansi dokumen RDTR dan KLHS.
Dengan begitu, perencanaan tata ruang Malifut dan Kao Barat diharapkan menjadi lebih terarah, berkelanjutan, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Kabupaten Halmahera Utara.
