SwaraMalut.com, TERNATE – Aswar Salim, secara resmi menahkodai Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (FSP KEP) SPSI Provinsi Maluku Utara (Malut) periode 2026 – 2031.
Aswar dan pengurus FSP KEP SPSI Malut dilantik oleh Ketua PP FSP KEP SPSI, R. Abdullah yang ditandai dengan penyerahan bendera pataka organisasi sebagai simbol amanah dan tanggung jawab dalam menjalankan roda organisasi serta memperjuangkan kepentingan pekerja.
Pelantikan dan Rapat Kerja yang dilangsungkan di Royal Resto, Senin, 10 Agustus 2026, ini dihadiri oleh, Wakil Gubernur Malut ,H. Sarbin Sehe, Ketua APINDO Malut, Ketua PD FSP KEP SPSI Malut yang lama, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Kadis Nakertrans dan Kadispora Ternate serta Kepala BPJS Kesehatan Ternate.
Kegiatan yang bertemakan ‘Memperkuat solidaritas organisasi kemitraan industrial menuju pekerja Maluku Utara yang adil, sejahtera, bermartabat dan berkelas dunia’. Tema tersebut menjadi pijakan organisasi untuk membangun hubungan industrial yang lebih kuat antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi antara serikat pekerja, pemerintah, dan dunia usaha dalam membangun hubungan industrial yang sehat.
Usai dilantik resmi menjabat, Aswar langsung menetapkan penguatan organisasi sebagai salah satu prioritas utama. Ia mendorong pembentukan pimpinan cabang FSP KEP SPSI di 10 kabupaten/kota se-Malut. Menurut Aswar, organisasi pekerja harus hadir lebih dekat dengan anggota dan mampu merespons setiap persoalan ketenagakerjaan di daerah.
“Kami memfokuskan konsolidasi di seluruh kabupaten/kota agar setiap masalah di perusahaan bisa kita selesaikan secara profesional melalui konsultasi,” ujar Aswar.
Dia juga mengakui penguatan organisasi dapat membuka ruang penyelesaian persoalan melalui komunikasi, mediasi, dan negosiasi. Langkah tersebut juga dapat mencegah munculnya konflik hubungan industrial yang lebih besar.
“Selain memperkuat struktur organisasi, kami juga meminta pemerintah daerah segera membentuk Dewan Pengupahan di seluruh kabupaten/kota, karena saat ini, baru Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Tengah yang memiliki Dewan Pengupahan,” terangnya.
Aswar juga meminta, pemerintah perlu mempertimbangkan perbedaan kebutuhan hidup pekerja di setiap daerah, sebab setiap kabupaten/kota memiliki mekanisme pengupahan yang mampu menyesuaikan kondisi ekonomi lokal.
“Setiap daerah memiliki standar kebutuhan hidup yang berbeda. Karena itu, penetapan UMK menjadi penting agar upah pekerja benar-benar sesuai dengan kondisi daerah,” ujarnya.
Lanjutnya, kebijakan upah yang tepat dapat memberikan kepastian bagi pekerja sekaligus menciptakan hubungan industrial yang lebih sehat bagi perusahaan.
Pada kesempatan tersebut, Aswar juga menyampaikan kegelisahan pekerja terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
“Karena, kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi keberlangsungan pekerjaan ribuan karyawan di Maluku Utara, khususnya pekerja PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP),” ujarnya.
Kebijakan itu Aswar bilang, dapat berdampak terhadap sekitar 8.000 hingga 10.000 karyawan dan itu akan dirasakan oleh pekerja saja, tetapi dapat merembet ke perekonomian masyarakat sekitar.
“Kami berharap pemerintah segera merevisi atau meninjau kembali kebijakan RKAB ini demi menjaga kesejahteraan pengusaha dan pekerja secara berkelanjutan,” tegas Aswar.
Dia juga menegaskan kepengurusan baru FSP KEP SPSI Malut akan memperkuat konsolidasi organisasi dan membuka komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Karena kehadiran serikat pekerja tidak hanya hadir ketika terjadi persoalan, tetapi juga ikut membangun hubungan industrial yang produktif sejak awal.
Melalui penguatan organisasi, pembentukan Dewan Pengupahan, serta komunikasi dengan pemerintah dan pengusaha, FSP KEP SPSI Malut menargetkan terciptanya lingkungan kerja yang lebih adil, aman, dan sejahtera.
Acara pelantikan dan rapat kerja kemudian ditutup dengan pemberian apresiasi kepada panitia serta media massa yang mendukung kegiatan tersebut.
Kepengurusan baru FSP KEP SPSI Malut pun menyatakan komitmennya untuk meneruskan perjuangan para tokoh serikat pekerja sekaligus membawa organisasi menjadi lebih kuat dalam mengawal kepentingan buruh di Malut. #tim/red
