Pemasok Narkoba di Jailolo, Dibekuk Resmob Polres Halbar

Swaramalut.com, Halbar – Salah satu pemasok Narkotika golongan 1 jenis Sabu-sabu dan inex, di Jailolo Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) sekaligus pemakai berinisial I alias Yudi (36) berhasil dibekuk satuan Reserse mobile (Resmob) dan satuan Narkoba Polres Halbar, Jumat, (02/08/2019).

Kapolres Halbar AKBP Deny Heryanto, mengatakan, pelaku merupakan target operasi (TO) sejak tahun 2015 lalu, dan baru dilakukan pengintaian sejak 2 bulan lalu, namun baru berhasil diamankan pada Jumat malam tadi dikediamannya (RM Ampera) Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo.

Dan penangkapan bandar (Pemasok) ini berawal dari penangkapan seorang pemakai berinisial R alias Ris (27) warga sama, dimana saat penangkapan tersebut yang bersangkutan sementara mengunakan barang haram, Dari hasil pengembangan, sekitar kurang lebih satu jam, sekita pukul 00.00 WIT, pihaknya berhasil mengamankan bandara (Pemasok) narkoba di kediamannya (RM. Ampera).

“Memang, saat penangkapan yang bersangkutan sempat mengelak dan mengakui tidak memiliki barang haram hanya penguna, namun setelah dilakukan penggeledahan, pihaknya berhasil menemukan barang haram tersebut yang disimpan didalam kamar Keluarganya,” jelas Denny saat konferensi pers, Sabtu (03/08/2019).

BB yang berhasil diamankan dari tangan tersangka Yudi

Lanjut Kapolres, dan Barang haram yang berhasil diamankan dari tangan pelaku Ris berupa satu sachet kecil sisa pakai sabu, sementara dari tangan Bandar (pemasok) Yudi, yakni 40 butir Inex, 1 paket besar Sabu -sabu (30 gram), 51 paket kecil siap jual, Uang tunai Rp. 6,150 juta, Alat hisab (4 buah Bong dan 7 pipet), handphone dan 1 buku tabungan.

“Kini keduanya telah diamankan di Rutan Polres Halbar, dan pihaknya masih melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap kedua pelaku, guna kepentingan pengembangan kedepan,” kata Denny.

Orang nomor satu Polres Halbar juga mengakui, menurut pengakuan dari bandara Narkoba (sabu-sabu dan inex) tersebut dipasok dari Surabaya melalui jasa pengiriman JNE dari Surabaya langsung ke Jailolo (Halbar),” paparnya.

“Dan atas perbuatannya kedua tersangka yakni, RIS dijerat dengan pasal 112 ayat 1 jo pasal 137 Undang- undang nomor 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara,” cetus Denny.

Sementara untuk tersangka Yudi (Bandar) Yudi, Lanjut Deny, “dijerat dengan pasal 112 ayat 2 jo pasal 114 ayat 2 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau selambat-lambatnnya 20 tahun kurungan penjara,” sebutnya.

Tambah Kapolres, dan untuk lebih mastikan, barang bukti (BB) akan di bawah ke Makassar guna dilakukan uji Laboratorium forensik (Labfor),” tutup Deny.#chull

Majelis Hakim PN Ternate Gelar   Sidang Perdana Oknum Polisi Polres Halbar

Swaramalut.com, Halbar – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Ternate mengelar sidang perdana kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga dengan terdakwa oknum polisi Polres Kabupeten Halmahera Barat (Halbar) berinisial JN alias Jalo, pada Kamis (01/08/2019).

Sidang yang dilangsungkan di Balai Sidang PN Ternate, Desa Jalanbaru Kecamatan Jailolo, dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Halbar, Dimas Rangga.

Dimana dalam dakwah tersebut, terdakwa secara sah telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yakni kepada istri yang juga merupakan oknum polisi Polres Halbar, berinisial GS alias Grace.

“Dan atas perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 44 ayat (1) UU nomor 23 tahun 2014 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dengan ancaman hukuman palingan lama 5 tahun kurungan penjara dan denda sebesar Rp. 15 juta.,” ucap Dimas.

Usai pembacaan dakwaan, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Saksi yang dihadirkan oleh JPU sebanyak 4 orang diantaranya, saksi Korban berinisial GS alias Grace.

Dimana dalam kesaksian saksi korban, mengakui, terdakwa yang juga merupakan mantan suaminya telah melakukan penganiayaan kepada dirinya dengan cara memukul dan menendang kepadanya berulang kali, sehingga dirinya merasa kesakitan dan mengalami luka robek.

Namun kesaksian tersebut sebagai dibantah oleh terdakwa, ” saya hanya menendang kepada korban sebanyak sekali bukan berulang kali,” bantah Jalo.

Setelah mendengar keterangan para saksi dan tanggapan terdakwa, majelis hakim yang diketuai M. Pandji Santoso didampingi Nithanel N Ndaunmanu dan Sugiannur masing-masing hakim anggota, menunda sidang yang dibuka untuk umum dan melanjutkan pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi.#chull

Datangi Mapolda Malut,Masyarakat Tahane Desak Pelaku Pembunuhan Kiki Dihukum Mati

Swaramalut.com-Ternate

Masarakat Tahane se-maluku Utara, Mendesak Pihak kepolisian Polda Maluku utara agar pelaku pemerkosaan dan pembunuhan gadis 19 tahun, warga Desa Tahane kecamatan Malifut, atas nama Qamaria Wahab Ibrahim alias Kiki Kumala,  diberi hukuman Mati.

Pernyataan ini di sampaikan oleh masarakat Tahane semaluku utara melalui, Kapita Tahane yang di ketuai oleh Asrul Rasid saat di temui sejumlah wartawan pasca pertemuan Kapita tahane dengan pihak Polda maluku utara (19/07/2019) siang tadi.

Asrul pun, mengatakan Kasus sedemikian ini, tidak di benarkan dalam adat, Budaya, dan agama apapun, dan kasus sedemikian ini sudah tentu sangat dibenci oleh masarakat maluku utara pada umumnya, olehnya itu pernyataan yang di sampaikan di atas bukanlah suatu wacana biasa, tetapi Keluarga besar Tahane semaluku utara, melalui Kapita tahane akan mengawal tuntas kasus pembunuhan tersebut.

Asrul, pun mengatakan, Kasus ini sudah menjadi konsumsi publik, olehnya itu, pihaknya berharap agar pihak polda maluku utara agar serius dan mempercepat prosesnya sehingga, segara di limpahkan ke kejaksaan.

Asrul juga menyampaikan, Kematian Kiki Kumala, meninggalkan luka dalam bagi Masyarakat Tahane semaluku Utara, lebih khususnya lagi kedua orang tuanya dan sudara-saudara Kandungnya. olehnya itu,  Melalui Keluarga besar kapita Tahane, menyampaikan tiga penyataan sikap, yakni…:

(1) Meminta dan Mendukung Polda maluku utara untuk mengambil alih proses hukum terhadap pelaku kebiadapan Meninggalnya Kiki Kumala dengan hukuman seberat beratnya serta seadil-adilnya dengan ancaman Hukuman mati bagi pelaku.

(2) memohon keluarga besar Kapita Tahane agar sabar mengawal proses hukum saat ini, baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan.

(3) menghimbau agar seluruh masarakat agar menjadikan kasus ini sebagi pelajaran berharga, agar lebih berhati hati dan menjaga putra dan putrinya agar tindakan kriminal seperti ini dapat dihindari dimasa mendatang.

Sementara itu, Wakapolda Maluku Utara,  Kombes Pol Lukas A. Abriari. SI.K, MH. Mengatakan, pelaku pembunuhuan Kiki Kumala telah di tangkap dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Saya kira komunitas Kapita Tahane menggunakan saluran hukum yang berlaku, sesuai cara-cara yang baik dalam arti menyampaikan tuntutan aspirasinya”.

Lanjutnya, Kita sudah terima aspirasi dari pihak keluarga korban dan kita menginformasikan langkah-kepolisian sepertia apa, sehingga bisa di terima oleh keluarga untuk menyerahkan sepenuhnya kepada kita dalam menangani kasus ini.

Wakapolda Maluku Utara,  Kombes Pol Lukas A. Abriari. SI.K, MH. Kita akan melakukan penyelidikan sesuai fakata-fakta yang ada, olehnya itu bagaimana bentuk hukumannya, nanti tuntutan dari kejaksaan yang akan menyampaikan dan Pengadilan akan memutuskan.

dari kepolisian berharap pelaku ini residifis atau sudah pernah melakukan perbutan yang sama sebelumnya dan melakukan lagi.

“Kami berharap ada hukuman yang berat bagi pelaku sehingga ini tidak terulang lagi, yakni pertama, keadilan korban dan pihak keluarga dan juga untuk masyarakat luas.dan Kasus ini akan dipercepat karena semua alat bukti sudah ada.tuturnya..#An

Pinjaman Pemkab Halbar Ternyata Tak Sesuai Peruntukan

Swaramalut.com, Halbar – Pengakuan anggota Fraksi PKB Riswan Hi. Kadam, terkait Pinjaman Pemkab Halmahera Barat (Halbar) di BPD cabang Jailolo tahun 2017 lalu, sebesar  Rp 55 miliar dari total pinjaman sebesar Rp 159,5 miliar diduga tak sesuai peruntukannya mulai terkuak.

Pasalnya, hal tersebut juga tercantum dalam Dokumen laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP – BPK) perwakilan Maluku Utara (Malut) tahun 2017, nomor : 14.A/LHP/XIX.TER/5/2018 tertangan 21 mei 2018.

Yakni hasil audit tersebut, ditemukan pinjaman kepada pihak ketiga oleh pemkab, untuk pembiayan 13 item pekerjaan fisik itu bermasalah, sebagaimana yang tertuang dalam poin A. pinjaman kepada pihak ketiga menyebabkan resiko adanya kegiatan pemda yang dianggarkan tidak dapat dilaksanakan sementara Poin B, kegiatan pembangunan infasrukturk yang telah di laksanakan pada tahun 2018 berpotensi tidak dapat di bayarkan.

Sedangkan dalam Poin C halaman 9, menyebutkan, surat mentri dalam negeri No. 979/7735/SJ Tanggal 27 oktober 2017 dalam angka 3, yang menyebutkan bahwa pengunaan penjaman diprioritaskan untuk kegiatan yang di sampaikan kepada Mendagri, yaitu untuk pembagunan  tujuh item pekerjaan fisik.

Diantaranya ,jalan tanah ke aspal kedi-goin, pembagunan jalan aspal Jailolo-Gamtala, pembagunan jalan tanah aspal Akelamo – Hoku-hoku, pembangunan jalan tanah ke aspal Suaupu -Baru, peningkatan jalan aspal dalam kota Akelamo Kao, peningkatan jalan tanah ke aspal Bukuboalawa -Tauro dan pembagunan jembatan Todowogi.

Dalam laporan tersebut juga menjelaskan besaran pinjaman yang disetujui sesuai dengan perjanjian kredit no.JLO/PK/KMK/25 /XI/2017 tertangal 24 November 2017, senilai Rp. 159.5 miliar dari total pengajuan pinjaman sebesar Rp 198,320 miliar. Sementara dari hasil pemeriksaan rekening koran saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 55.760.212.768,37.

Dengan Demikian uang pinjaman daerah yang semula direncanakan untuk belanja infrastuktur daerah tahun 2018 telah digunakan untuk tujuan lain dalam tahun 2017 oleh Pemkab Halbar sebesar Rp. 103.389.329.935,95.

Sementara itu, pengajuan pinjaman tersebut diajukan Bupati Halmahera Barat kepada DPRD Halbar sesuai surat Nomor : 912/632/2017 tertanggal 3 Juli 2017, dan disetujui  oleh DPR, melalui keputusan DPRD nomor : 170/14.1/2017 tertanggal 7 Juli 2017. Namun dalam dokumen tersebut DPRD megigatkan bahwa pinjaman daerah harus dipergunakan sesuai peruntukan atau proposal yang diajukan dan di anggarkan dalam APBD tahun 2018.

Kaitanya dengan pinjaman kepada pihak ketiga yang tidak sesuai ketentuan, yang telah keluar dari nota kesepakatan bersama DPRD itu,
Wakil Ketua I DPRD Halbar Ibnu Saud Kadim, kepada wartawan dua hari kemarin, mengakui, kebijakan pinjaman sudah berdampak luas di masyarakat.

Menurut Ibnu, akibat pinjaman itu, pelayanan pemerintahan tidak berjalan maksimal, sehingga mengakibatkan sejumlah program dan kegiatan di SKPD menjadi terganggu.

“Hal ini lebih parah lagi karena banyak pekerjaan yang bersumber dari pinjaman mengalami keterlambatan, belum lagi pekerjaan fisik yang bersumber dari DAK juga terlambat, terbengkalai dan kualitas pekerjaan yang rendah,”tegasnya

Ibnu juga menyayangkan sikap rekan-rekan fraksinya yang lain, pada momentum penyampaian Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 oleh Bupati, tidak ada satu fraksipun yang mengajukan pandangan umum fraksi. Sedangkan disatu sisi  diketahui di tahun 2018 itulah pekerjaan yang bersumber dari pinjaman tidak maksimal dan mengalami keterlambatan serta realisasi PAD yang tidak mencapai target.

“Ini tentunya  harus menjadi bahan evaluasi bupati dalam memimpin daerah yang sudah memasuki tahun ke empat ini,”tukasnya.

Terpisah, Juru bicara Fraksi PKB Riswan Hi. Kadam yang dikonfermasi, mengatakan, dirinya belum dapat memberikan penjelasan resmi terkait hasil temuan audit BPK perwakilan Malut, yang menyebutkan bahwa pinjman kepada pihak ketiga yang tidak sesuai peruntukan.

“Sementara saya masih diluar daerah,nanti saya balik,baru mencocokan data,baru saya brikan tanggapan,” ujar Riswan, kepada wartawan melalui via WhatsApp, Rabu (17/07/2019).#red

Pemusnahan Miras, Kapolres Ternate : Perda Pelarangan Miras Direvisi

Swaramalut.com, Ternate – Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Kota Ternate AKBP. Azahari Juanda, meminta kepada pihak DPRD Ternate agar melakukan revisi atas peraturan daerah (Perda) nomor 5 tahun 2004 tentang Minuman Keras (Miras).

Hal tersebut disampaikan orang nomor satu Polres Ternate, saat acara pemusnahan minum keras hasil sitaan pihak Polres Ternate dan Polsek Jajaran selama semester pertama tahun 2019, yang dilangsungkan di halaman Mapolres Ternate, Rabu (10/07/2019).

Kapolres Ternate AKBP. Azhari Juanda

Azhari, mengatakan, terkait dengan peredaran miras itu, pihaknya sangat serius dalam menangani miras, bahkan bukan hanya miras yang menjadi fokus kami, tetapi juga soal Knalpot racing, toa, dan Speaker Subwoofer, sebagaimana Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD).

“Dan pemusnahan barang bukti, miras, Knalpot racing, Toa, dan Speaker Subwoofer yang dilakukan hari ini, merupakan bukti keseriusan kami (Polres),” ungkapnya.

Mantan Kapolres Tikep, juga mengakui, upaya yang dilakukan pihaknya selama ini belum bisa menghilangkan peredaran miras maupun knalpot racing dan sound yang dipasang dikenakan di kendaraan secara maksimal.

“Tapi, insya Allah, ini akan terus dilakukan maka akan dapat meminimalisir, sehingga peredaran barang haram tersebut bisa berkurang secara drastis dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak,” kata Azhari.

Jadi, untuk mendukung upaya pemusnahan Miras, dirinya berharap kepada pihak DPRD Ternate agar merevisi Perda nomor 5 tahun 2004 tentang larangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Ternate.

“Yakni menambahkan sangsi hukum kepada pelanggar dengan hukum denda minimal Rp. 30 juta, atau kurungan badan minimal 3 tahun, supaya memberikan efek jerat kepada pelanggar,” pinta Azhari.

Sementara terkait dengan knalpot racing yang di jual di bengkel, dibutuhkan peran aktif dari pemerintah kota, dalam hal ini Disperindag, agar mengawasi pihak Bengkel yang melakukan penjualan Knalpot resing.

“Kedepan saya akan koordinasi dengan Disperindag untuk mengatasi persoalan ini,” terang Kapolres.

Azhari juga menambahkan, barang bukti (BB) yang dimusnahkan hari ini, yaitu Captikus (1346 kantong plastik, 230 Botol dan 2 jerigen ukuran 5 liter), 8 botol bir putih dan 93 botol Kesegaran.

” Sedangkan Untuk knalpot racing yang kami musnahkan sebayak 170 unit, Speaker Subwoofer 70 unit dan toa 17 unit, yang merupakan hasil temuan Sat Lantas Polres Ternate,” tutupnya.

Perlu diketahui, hadir dalam kegiatan tersebut yakni, Ketua MUI Kota Ternate H Usman Muhammad, Kasat bimas AKP Ratih, Kasat Lantas AKP Andreas, Staf Ahli Kota Ternate Arif Ghani, Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Ternate Drs. H Adam Ma’ruf, mewakili KPN Ternate, mewakili Kajari Ternate, Kasat satpol PP kota Ternate Fandi Mahmud, Ketua KNPI Kota Ternate Sahroni A. Hirto dan Ketua GP Ansor Ternate Rahdi Anwar.#MI

Warga Palang Kantor Desa Dukolamo

Swaramalut.com, Halut – Warga Desa Dukolamo Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara (Halut) mengelar Aksi dengan melakukan Pemalang Kantor Desa setempat dan pembakaran Ban mobil bekas, pada Jumat (05/07/2019).

Aksi pembakar Ban Mobil bekas di Halaman Kantor Desa Dukolamo

Aksi yang dikoordinir oleh Alamsyah Ardiman, merasa tidak puas dengan pengelolaan keuangan desa baik Alokosi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) tahun 2018 yang tidak transparan dilakukan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) setempat,

“Kami masyarakat Dukolamo, sangat menginginkan dan berharap agar pengelolaan anggaran Desa (ADD dan DD) secara transparan,” ungkapnya kepada Reporter Swaramalut.com, usai melakukan Pemalang Kantor Desa.

Karena, dari hasil penelusuran kami masyarakat terkait penggunaan anggaran Desa, ditemukan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan anggarannya.

Lanjut Korlap, sekalipun ketidak sesuaian anggaran dengan pekerjaan tersebut, karena adanya kebijakan pengalihan anggaran untuk pekerjaan lain sebaiknya disampaikan.

“Kami tidak menuduh Kepala Desa Korupsi akan tetapi, kami sebagai masyarakat menginginkan adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran dana Desa,” pinta Alamsyah.

Sementara itu, Camat Galela Barat, Ahsun Inayati, mengatakan, selama dua tahun berturut-turut yakni tahun 2017 dan 2018, pihaknya belum pernah menerima laporan pertanggung jawaban (LPJ) pengunaan Anggaran oleh Kepala Desa.

“Untuk itu, pihak Pemdes agar segera membuat LPJ tahun 2017 dan 2018, karena masyarakat hanya menginginkan LPJ, jadi dalam waktu yang tidak terlalu lama harus di jawab tuntutan dari masyarakat itu,” tegas Camat.

Ahsun, juga mengatakan, BPD seharusnya mengetahui segala sesuatu yang terjadi di Desa, termasuk persoalan yang dituntut masyarakat.

Dan untuk masyarakat, Kantor Desa merupakan aset pemerintah yang di pergunakan untuk melayani masyarakat Desa Dokulamo,

“Jadi saya harapkan agar masyarakat dapat membuka palang pintu kantor dan memberikan, sehingga dapat digunakan rapat menyampaikan LPJ Kades,” harap Camat.

Sekedar diketahui, untuk mengatasi kemarahan warga, pihak BPD sudah melakukan rapat internal penentuan waktu penyampaian LPJ Kades, dan undangan rapat akan dibagikan kepada warga.#jef

Dua Kasus Dugaan PBU Siap Dimejahijaukan

Swaramalut.com, Halbar – Kejaksaan Negeri Kabupeten Halmahera Barat (Kejari Halbar) resmi menerima berkas tahap II kasus dugaan Persetubuhan dibawah Umur (PBU) dari Penyidik Polres Halbar sebayak 2 perkara dengan terdakwa berbeda, Pada Kamis (04/07/2019).

Yakni berkas perkara nomor. BP/10/IV/ 2019/Reskrim, tertanggal 10 April 2019 dengan terdakwa berinisial DJ alias Juma (70) warga Kecamatan Ibu Selatan dan berkas perkara nomor. BP/07/III/2019/Reskrim tertanggal 9 Maret 2019 dengan terdakwa berinisial I alias IS (40) warga Kecamatan Jailolo.

Kasi Pidana Umum Kejari Halbar, M. Asyhari Waysale, ketika ditemui reporter, membenarkan adanya penyerahan tahap II Perkara PBU dari penyidik Polres Halbar sebanyak dua kasus untuk dilakukan penuntutan.

Kasi Pidum Kejari Halbar, M. Asyhari Waysale

Dan setelah dilakukan pemeriksaan atas kedua berkas perkara, barang bukti dan terdakwa oleh jaksa penuntut umum (JPU), ditemukan bukti yang cukup, terdakwa DJ melakukan tidak pidana yang dapat dilakukan penahanan, sama hal dengan terdakwa I. Sehingga dilakukan penahanan.

“Penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa DJ berdasarkan surat perintah Kajari Halbar oomor : Print – 196/Q.2.17.3/Euh.2/07/2019 tertanggal 4 Juli 2019, sedangkan untuk terdakwa I surat perintah Kajari Halbar nomor : Print – 198/Q.2.17.3/Euh.2/07/2019,” ungkap Asyhari.

Aison sapaan akrab kasi Pidum, juga mengatakan, dan atas perbuatannya, terdakwa Juma, diancam dengan pasal 81 ayat 1 jo pasal 76E Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016.

“Sedang terdakwa I, diancam dengan pasal 82 ayat 1 atau 81 ayat 3 undang-undang RI nomor 17 tahun 2016,” kata Aison.

Aison juga menambahkan, setelah dilakukan pemberkasan, kedua perkara tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan,” tutup mantan Kasi Riksa Kejari Ternate.#chull

Berkas YA Masuk Tahap Dua, Polres Pulau Morotai Serahkan Ke Kejaksaan

Swaramalut.com,Morotai

Polres Pulau Morotai melalui kasat reskrim telah melimpahkan berkas  inisial YA ke kejaksaan negari kepulauan morotai.

YA dilaporkan oleh Pemda kabupaten Pulau Morotai pada tanggal 28 November 2018, dan saat ini kasus tersebut sudah dilimpahkan ke kejaksaan negeri (Kejari) Pulau Morotai,”Kata kasat Reskrim Pulau Morotai IPTU Lewangga Y.P Tandungan kepada media ini, Rabu (3/7/2019)

Menurutnya, YA dilaporkan karena telah melakukan pengancaman terhadap para pegawai di Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Pulau Morotai terkait aksi ASN yang memprotes Kebijakan Bupati Benny Laos pada 23 november 2018 lalu.

“YA saat ini tercatat sebagai ASN aktif di kabupaten Pulau Morotai. Dia disangkakan melakukan pengancaman kepada PNS dengan ancaman akan memukul PNS jika tidak ikut terlibat dalam aksi protes tersebut,” ujarnya.

Lanjut dia, saat ini kasusnya sudah masuk Tahap dua dengan penyerahan tersangka dan barang bukti. YA juga terancam kurungan penjara selama empat tahun sesuai KUHP pasal 211.

“Bunyi pasal tersebut adalah barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa serang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun,”ucapnya.

Saat Ini YA tidak ditahan karena hukumannya dibawah 5 tahun, pasalnya tidak semua terpidana harus ditahan…#amt

Pecat Sekdes, Kades Toniku di Demo

Swaramalut.com, Halbar – Ratusan warga Desa Toniku Kecamatan Jailolo Selatan (Jalsel) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli kondisi Desa (AMPKD), merasa mengelar aksi di Balai Desa Toniku, pada Rabu(26/06/2019).

Demonstrasi yang dilakukan warga terhadap Kades Toniku Samad Sadek ini, terkait dengan Surat Keputusan (SK) pemecatan kepada Sekertaris Desa (Sekdes) Toniku, Suratman Abdul Rahim.

Massa aksi saat nelaku aksi di depan balai desa Toniku kecamatan Jailolo Selatan

Kordinator aksi Yusup Muin dalam orasinya, mengatakan keputusan pemecatan Sekdes nomor : SK/08/2019 tertanggal 2 April 2019.
yang dikeluarkan oleh Kades itu sudah melanggar aturan dan terkesan sepihak.

” Karena pemecatan atau pemberhentian Perangkat desa sudah diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2014 dan permendagri nomor 67 tahun 2017, jadi bukan berdasarkan kemauan sendiri dari kades,” ungkapnya dalam orasi.

Lanjut Yusup, dan pemecatan yang d
Akan dilakukan itu, terlebih dahulu dilakukan konsultasi terhadap instansi satu tingkat diatasnya dala. Hal ini Camat, namun hal tersebut tidak dilakukan.

“Olehnya itu, SK tersebut harus dibatalkan dan ditinjau kembali demi hukum, sehingga tidak menimbulkan polemik dikalangan masyarakat Desa Toniku,” ujar Yusup.

Dan anehnya lagi, kata Yusup, ” SK yang dikeluarkan Kades tertanggal 2 April 2019 sementara Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat Jalsel tertanggal 10 Mei, ini kan lucu, masa SK terbit duluan baru Rekomendasi camat menyusul, Ini terkesan lucu, Aneh dan cacat hukum” teriak yusup

Sementara itu, AbduL Rifai M Imam, dalam orasinya, mengatakan, pemecatan perangkat desa tidak bisa dilakukan semau Kades atau tendensi lain, tetapi berdasarkan pada ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri nomor 67 tahun 2017 pasal 5 ayat 1 (poin a, b dan poin c) dan ayat 3 poin c.

Setelah berorasi beberapa lama, perwakilan massa aksi melakukan hering bersama Kades, dimana dalam hering tersebut massa aksi meminta penjelasan Kades terkait SK pemecatan Sekdes dan juga meminta pihak Kecamatan agar menyikapi serius persoalan ini. Dan bila hal ini tidak diindahkan maka akan dilakukan aksi susulan.

Kades pada kesempatan tersebut merespon tuntutan masyarakat guna menyelesaikan persoalannya ini. ” saya akan berkordinasi dengan camat, jadi berikan saya waktu,” kata Samad Sadek.

Setelah mendengar penjelasan kades massa aksi langsung membubarkan diri.#chull

Toko Sinar Mas Ludes Dilahap ‘Si Jago Merah’, 4 Orang Meningal

Swaramalut.com, Halut – Toko Sinar Mas yang berada di Jalan Kemakmuran Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo, ludes dilahap ‘ si Jago merah’. Pada Kamis (20/06/2019).

Petugas Damkar saat memadamkan kebakaran

Kejadi yang terjadi pada pukul 05.00 WIT pagi tadi, menyebabkan 4 orang penghuni toko meninggal dunia, termasuk pemilik toko.

Kasubag Humas Polres Halut Aiptu Hopni Seribu, kepada sejumlah awak media, membenarkan adanya kebakaran yang menyebabkan 4 orang meninggal dunia.

Jadi berdasarkan, keterangan salah satu saksi mata, yang juga karyawan toko, Mutija (66), mengatakan kejadian tersebut tidak tahu pasti. Namun saat menyiapkan sarapan pagi seperti biasa.

“Tiba-tiba, dirinya mendengar suara berisik di lantai 2, dan langsung naik untuk mengecek, tetapi saat berada di lantai 2 dirinya terkejut melihat ada percikan api yang disertai asap tebal diatap rumah,” jelas Hopni.

Lanjut Hopni, karena merasa panik, Mutija, langsung berteriak minta tolong kepada para penghuni toko yang masih tertidur, namun karena api kian membesar, Mutija keluar dari toko untuk meminta bantuan warga sekitarnya.

“Tetapi karena api yang makin membesar, sehingga pemilik toko, beserta dua anaknya dan istrinya yang masih tertidur tidak dapat menyelamatkan diri dan meninggal dunia ditempat,” kata Hopni.

Tambah, berdasarkan pada hasil indentifikasi yang dilakukan pihak Polres Halut, penyebab kebakaran diduga akibat kosleting listrik arus pendek, dan kini para korban meninggal sudah dievakuasi guna dilakukan visum,” ujar Corong Polres Halut.

Sekedar diketahui, 4 korban meninggal dunia diantaranya
Idris Hadianto alias Ko Aven (41), Sherly Andrea (42) Pemilik toko, dan anaknya Kristofel Tobing (16) dan William Tobing (13), sementara 4 penghuni lain berhasil menyelamatkan diri dari kebakaran tersebut karena berada di lantai 1.# jef