SWARAMALUT.COM HALUT- Kementerian Perdagangan (Kemendag) memfasilitasi pengiriman sebanyak 7 ton cabai rawit dari Probolinggo, Jawa Timur, ke Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara.
Pengiriman dilakukan Jumat (30/10/2026), sebagai langkah strategis mengendalikan kenaikan harga sekaligus menjaga ketersediaan pasokan menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), bekerja sama dengan Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara dan didukung oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, fasilitasi ini bertujuan memperkuat konektivitas perdagangan antardaerah dengan menghubungkan daerah sentra produksi dan daerah yang mengalami keterbatasan pasokan.
“Tambahan pasokan diharapkan dapat menjaga keseimbangan harga serta memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau,” ujarnya.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag per 27 Oktober 2026, harga cabai rawit di Halmahera Utara berada pada kisaran Rp150.000 per kilogram, menjadi salah satu dasar pertimbangan dilakukannya intervensi pasokan ini.
Sementara itu, Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kemendag, Bank Indonesia, serta Bapanas atas dukungan tersebut.
“Pengiriman cabai ini dapat memperlancar distribusi komoditas dari daerah penghasil ke daerah yang membutuhkan. Tambahan pasokan dari Jawa Timur diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menekan harga cabai yang telanjur melonjak. Kami berharap tambahan pasokan tersebut dapat menekan harga hingga di bawah Rp100.000 per kilogram,” harap Bupati Piet.
Selain fasilitasi pengiriman langsung, Pemkab Halut juga telah menjalin kerja sama antar daerah (KAD) dengan Pemerintah Kabupaten Malang pada 19 Oktober 2026, yang didukung Bank Indonesia melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Kerja sama ini dirancang untuk membangun jaminan pasokan pangan yang berkelanjutan dari daerah produksi ke Halmahera Utara.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas instansi dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, termasuk optimalisasi jalur distribusi laut maupun udara agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang wajar sejalan dengan visi pembangunan daerah yang sejahtera dan setara.
